93 views

Penanganan Covid,Desa wajib anggarkan 8 persen dari DD

Mesuji-Belum hilangnya Pandemi Covid-19 yang meluas sejak awal tahun lalu,seperti masih menjadi perhatian Pemerintah pusat.

Buktinya pemerintah Pusat melalui peraturan Mentri Keungan(PMK) Nomor 17 tahun 2021 tentang pengunaan  dana transfer ke daerah dan dana desa,mewajibkan pemerintah desa menganggarkan sedikitnya 8 Persen dari Anggaran Dana Desa(DD) setelah di potong anggaran Bantuan Langsung Tunai(BLT),untuk penanganan Covid-19 di tingkat Desa.

Hal ini di benarkan Pelaksana Tugas(Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa(DPMD) Kabupaten Mesuji Dahuri Santoni,melalui Roly Adityawan Jaya Kepala Bidang Keuangan,Pembagunan dan Aset Desa.

“Benar itu dan Sudah kita sosialisasikan kepada pemerintah Desa terkait peraturan mentri keuangan,”terang Roly.

Nantinya Lanjut Roly,anggaran Delapan persen dari Anggran Dana Desa tersebut akan digunakan desa untuk membiayai kegiatan penanganan Covid-19 seperti, Pembutan Posko,pembelian handsanitazer dan oprasional Relawan serta kegiatan lainya.

“Yang paling penting sebenarnya dari penanganan covid di desa adalah bagai mana pemerintah desa dengan anggaran tersebut dapat mengedukasi dan mensosialisasi kemasyarakat tentang bahaya Covid serta kepatuhan masyarakat terhadap Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran,”harapnya.

Saat ditanya berapa besaran anggaran setiap desa yang bersumber Dana Desa untuk penanganan Covid? Dikatakan Roly pihaknya tidak mengetahui secara rinci berapa besaranya,” Kalau nilainya berfariasi tergantung seberapa besar Dana Desa yang diterima desa,setelah di potong BLT,” terangnya.

Namun yang pasti adalah lanjut Roly,berdasarkan peraturan mentri keuangan terkait penanganan Covid tahun ini adalah,bagi Pemerintah desa yang tidak mennggarkan delapan Persen penanganan Covid,maka Sanksinya adalah pencairan tahap dua anggaran tahun berjalan  tidak disalurkan.(a3)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *