33 views

KPU Rekrut 11.900 KPPS dan 3.400 Petugas Ketertiban TPS

Bandarlampung – Menjelang pilkada 9 Desember 2020, KPU Kota Bandarlampung bakal membuka pendaftaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Selain itu, mereka juga membuka pendaftaran petugas ketertiban Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dengan rincian 11.900 petugas KPPS dan 3.400 petugas ketertiban TPS yang menyebar di 1.700 TPS se-Kota Bandarlampung.

Komisioner KPU Kota Bandarlampung Kordiv SDM dan Parmas, Hamami mengatakan, pendaftaran akan mulai dibuka pada tanggal 7 sampai 13 Oktober 2020. Dan pendaftaran dilakukan di masing-masing Panitia Pemungutan Suara (PPS) wilayahnya.

“Jadi semalam sudah mulai kita umumkan untuk pendaftaran KPPS berjumlah 7 orang untuk tiap-tiap TPS dan petugas ketertiban TPS berjumlah 2 orang di tiap TPS. Pengumuman ini mulai dari 1 sampai 6 Oktober” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (1/10).

Adapun persyaratannya, kata Hamami, secara umum mereka harus berusia minimal 20 tahun dan maksimal berusia 50 tahun. Kemudian, berpendidikan minimal SMA atau sederajat, berdomisili di wilayah sekitar TPS serta siap mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

Untuk petugas KPPS, lanjut Hamami, ada persyaratan khusus lainnya. Seperti tidak menjadi anggota partai politik (parpol) selama lima tahun kebelakang dibuktikan dengan surat pernyataan yang sah.

Kemudian, tidak pernah dipidana penjara selama lima tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak hukum pidana dengan ancaman pidana lima tahun penjara atau lebih.

“Lalu, tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU atau DKPP. Belum pernah menjabat dua kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS. Terakhir, tidak dalam ikatan dalam perwakilan sesama anggota penyelenggara pemilu,” jelasnya.

Terkait adanya RT dan RW yang menjabat anggoat KPPS nantinya, Hamami menjelaskan tidak ada aturan khusus yang melarang Ketua RT atau RW untuk menjadi anggota KPPS.

“Rekrutmen ini terbuka untuk umum. Jadi tidak ada larangan Ketua RT atau RW untuk menjadi anggota KPPS. Tapi ini kan ada batasan umur minimal 20 tahun dan maksimal 50 tahun. Sementara sedikit RT dan RW yang umurnya dibawah 50 tahun, disini kita membatasinya,” terangnya.

Untuk honorarium, lanjut Hamami, untuk Ketua KPPS akan menerima honorarium sebesar Rp750 ribu. Sedangkan untuk anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS akan menerima honorarium sebesar Rp600 ribu.

“Insya allah ini semua nantinya akan terakomodir. Dan masa kerja mereka hanya satu bulan,” jelasnya. (Cah)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *