335 views

Cukong Ciderai Demokrasi Pilkada

Bandarlampung – Keterlibatan korporasi atau cukong dalam ajang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak dinilai menciderai proses demokrasi. Selain itu, keterlibatan cukong dengan melakukan money politik guna meraup suara terbanyak calonkada yang didukungnya itu juga dinilai merusak mental masyarakat.

Akademisi Universitas Lampung, Dr. Tuntun Sinaga, M.Hum. mengakui, ada sinyalemen keterlibatan cukong dalam pilkada memang penyakit yang isunya selalu muncul setiap hajatan demokrasi lima tahunan itu.

“Demokrasi kita seolah-olah tidak ada kemajuan berarti. Ini harus menjadi perhatian dan kepedulian semua anggota masyarakat. Kalo ini sampai terjadi tentu saja menciderai demokrasi, tidak mendidik masyarakat dan ini fenomena terjadinya komodifikasi kedaulatan rakyat. Semua harus sadar bahwa ini merusak mental masyarakat,” ujarnya, Kamis (1/10).

Akademisi Unila bidang ilmu Kajian  Budaya, dan sudah
dua kali dipercaya selaku Ketua Timsel  Komisioner KPU Provinsi Lampung ini mengatakan, sesuatu yang dimulai dengan salah dalam tahapan atau proses pilkada akan berakhir dengan kesalahan juga dengan hasilnya.

“Awal dan proses yang tidak bersih dari money politik maka hasilnya atau kemenangan suatu paslon yang berkontestasi tentu dalam pemerinthannya bisa-bisa dan cenderung mendahulukan atau melayani kepentingan cukong atau donatur,” terangnya.

Untuk itu, lanjutnya, seluruh penyelenggara pilkada harus sinergis dan bekerja keras dalam seluruh tahapan untuk mencegah terjadinya permainan uang. Apalagi, masih kata dia, sudah ada fenomena permainan uang di masyarakat.

“KPU dan Bawaslu harus bekerja secara professional dan ketat. Bila sudah ada isu-isu yang berkembang harusnya berusaha memata-matai dan usahakan ada OTT yang layak diproses secara hukum,” jelasnya.

“Kemudian wewenang yang diberikan kepasa penyelenggara pemilu harus digunakan secara tegas dan mendiskualifikasi paslon yang terlibat main cukong sesuai UU dan wwenang yang dimilikinya,” tambahnya.

Lebih lanjut, partai politik (parpol) harus mengedukasi masyarakat dan tidak menjadi bagian dari persoalan sehingga demokrasi pilkada semakin baik dan masyarakat semakin dewasa.

“Kelompok masyarakat yang pedul pilkada bersih harusnya juga berpartisipasi mengawasi proses dan seluruh tahapan pilkada. Edukasi dan pengawasan perlu ditingkatkan. Dan Masyarskat terdidik dan para intelektual harus peduli dan menunjukkannya dlm pilkada ini, jangan diam,” pungkasnya.

Terpisah, Akademisi Unila lainnya, Dr.Dedy Hermawan,S.Sos., M.Si. menilai keterlibatan cukong dengan politik uangnya dalam pilkada merusak demokrasi dan akhirnya hanya akan menyengsarakan masyarakat.

Menurutnya, demokrasi sesungguhnya ekspresi dari kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan cukong. “Ini harus dilawan dan dihentikan sekarang juga. Selamatkan demokrasi dari virus cukong, karena virus ini akan merusak kekuatan keadilan yang ada dalam tubuh demokrasi,” ungkapnya.

Untuk itu, Dosen FISIP Unila ini semua elemen, baik pemerintah, KPU, dan Bawaslu untuk bergerak mencegah dan menghentikan politik uang atau intervensi para cukong dalam pilkada serentak di Lampung. “Pemerintah, KPU, dan bawaslu tidak boleh kerja minimalis, sekedar tahapan pilkada berjalan, harus ada aksi besar, terstruktur, sistemik dan masif untuk mencegah dan menghentikan politik uang atau intervensi para cukong dalam pilkada serentak di Lampung,” terangnya.

“Apa itu strateginya? sebaiknya ada agenda khusus dengan para penegak hukum dan pegiat demokrasi untuk merumuskan aksi melawan politik cukong,” tambahnya.

Lebih lanjut, parpol dan masyaarakat hendaknya turut mengawal gerakan para cukong yang umumnya beroperasi di grasroot. “Bentuk posko-posko anti politik uang dan anti cukong demi tegakknya kedaulan rakyat dan kesejahteraan rakyat,” tukasnya.

Sebelumnya diberitakan, Aksi cukong di pilwakot Bandarlampung kian menggila. Kini berendus kabar, sang cukong siap menggelontorkan milyaran rupiah untuk  calonkada agar meraih suara terbanyak. Caranya sedeherna yakni membeli suara pemilih di Kota Tapis berseri Rp 100 ribu persuara.

Dari sumber editor menyebutkan,  bahwa tim serangn fajar sudah disiapkan. Hanya saja soal teknis pendistribusian di kepada pemilih.

“Ya benar, infonya begitu. Calon ini sudah menyiapkan semuanya, tinggal menunggu aksinya saja kapan uang ini dibagikan,” ujarnya, kemarin.

Teknisnya, kata dia, uang itu tidak langsung diberikan oleh calon ke masyarakat. Melainkan melalui tim parpol koalisi pengusungnya.

“Jadi calon ini meminta para parpol koalisi untuk mencari dukungan masyarakat. Setelah dapat berapa suara, baru calon ini menyerahkan uangnya dihitung per kepala atau per suara,” ungkapnya.

Dikatakannya, calon itu berani memasang harga Rp100 ribu per suara kepada parpol koalisi pengusung. “Tapi, ini tentatif. Nanti jika ada calon lain berani kasih lebih, dia juga bisa kasih. Intinya bisa mengimbangi lawan politiknya,” kata dia.

Kendati demikian, diakuinya ada parpol koalisi yang belum menyetujui dengan teknis seperti itu. Para petinggi parpol meminta kepada calon agar uang diberikan diawal.

“Alasannya ini untuk operasional mereka. Kita kan mau kerja, masak cuman dikasih angin sorga saja, tanpa ada komitmennya seperti apa,” tukasnya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Adek Asyari mengatakan, pihaknya akan lebih mengantisipasi akan adanya money politic di pilkada serentak 2020.

“Bawaslu akan lebih bersiaga dan memksimalkan pengawasan di setiap tingkatan. Agar kecurangan money politic tidak terjadi,” kata dia.

Selain itu, pihaknya juga meminta peran aktif masyarakat untuk melakukan pengawasan partisipatif di lapangan. “Kita minta peran aktif masyarakat untuk dapat melaporkan apabila menemukan money politic di lingkungannya,” tukasnya. (Cah)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *