36 views

Walhi Lampung Tolak Revisi RZWP3K

Bandarlampung – Forum Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Lampung menolak revisi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Untuk itu, pihaknya meminta DPRD Provinsi Lampung untuk segera membatalkan revisi peraturan daerah Provinsi Lampung nomor 1 tahun 2018 tentang RZWP3K Provinsi Lampung itu.

Mereka menilai revisi perda tersebut cacat administrasi dalam penyusunannya serta tidak mengedepankan aspek keberlanjutan dan jaminan keselamatan lingkungan hidup dan masyarakat pesisir.

Hal itu disampaikan oleh Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Lampung, Edi Susanto saat menggelar konferensi pers di Sekretariat Walhi Lampung, Kamis (17/9).

Disampaikannya, Forum WALHI Lampung menilai bahwa jika revisi RZWP3K Provinsi Lampung dilaksanakan maka akan semakin meminggirkan dan memarginalkan masyarakat pesisir.

“Serta memperparah kerusakan lingkungan hidup di sektor pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Lampung karena orientasi dalam revisi perda ini mengedepankan aspek ekonomi semata,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikannya, ada beberapa temuan dan alasan kenapa pihaknya menolak revisi perda tersebut.

Pertama, Bahwa tidak ada kebijakan nasional yang jelas yang dijadikan dasar oleh DPRD Provinsi Lampung untuk melakukan Revisi Perda RZWP3K Provinsi Lampung dalam kurun waktu kurang dari 5 Tahun serta Tata Cara revisi atau perubahan Terhadap Perda RZWP3K Provinsi Lampung juga tidak sesuai dengan prosedur sebagaiaman yang diatur dalam peraturan perundang-undangan karena tanpa dilakukan pengkajian dan evaluasi terlebih dahulu dalam pelaksanaannya.

Kedua, Bahwa dalam proses penyusunannya cacat administrasi karena tidak didahului dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai dasar dalam melakukan revisi Perda RZWP3K dan dalam rangka memastikan pembangunan berkelanjutan sebagai sebuah kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.

Ketiga, Inisiatif DPRD Provinsi Lampung dalam melakukan revisi Perda ini merupakan hal yang perlu dipertanyakan karena dasar yang digunakan oleh DPRD (dalam hal ini surat dari Kemenko Maritim &
Investasi, Kementerian Perhubungan, Bupati Tanggamus dan Bupati Pesawaran) ditujukan kepada Eksekutif, padahal Eksekutif juga memiliki hak untuk mengajukan peraturan Perundang-undangan selain itu juga hal-hal yang diusulkan DPRD Provinsi Lampung untuk dimasukkan ke dalam revisi tersebut merupakan suatu substansi yang telah tertuang di dalam Perda Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang RZWP3K Provinsi Lampung.

Keempat, tidak ada evaluasi terhadap implementasi Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang RZWP3K  Provinsi Lampung oleh pemerintah Provinsi Lampung sebagai dasar untuk dilakukanya revisi terhadap perda tersebut.

Kelima, Bahwa Naskah Akademik yang disusun tidak selaras pada kepentingan lingkungan hidup, masyarakat pesisir dan berkeadilan Gender serta adanya perbedaan konsep antara alasan DPRD Provinsi Lampung dan Naskah akademik dalam revisi Perda RZWP3K Provinsi Lampung.

Selain itu, dalam revisi Perda ini juga tidak cukup hanya berdasarkan naskah akademik, melainkan harus dilandaskan dan didasari dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

“Bahwa kesimpulan Naskah Akademik dalam revisi Perda RZWP3K Provinsi Lampung ini sudah tergambar jelas arah kebijakan dalam revisi Perda RZWP3K Provinsi lampung yang tidak pro terhadap lingkungan hidup dan masyarakat pesisir karena mengedepankan aspek ekonomi, padahal sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sampai saat ini pemerintah masih mengesampingkan perekonomian dan keberlanjutan masyarakat pesisir dan lebih mengedepankan ekonomi korporasi yang berbasis kapitalisme,” paparnya.

Selain itu juga dalam Naskah Akademik tersebut juga tidak selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024 dengan Rencana Revisi Perda RZWP3K Provinsi Lampung.

Untuk itu, Forum WALHI Lampung meminta kepada Pemerintah Provinsi Lampung untuk melakukan implementasi atas program dari Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang RZWP3K Provinsi Lampung.

“Serta melakukan upaya-upaya penegakan hukum atas kejahatan-kejahatan di sektor pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Lampung yang terjadi selama ini,” pungkasnya. (cah)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *