41 views

Pesisir Bandarlampung Rawan Politik Uang

Bandarlampung – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandarlampung menyampaikan berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan pihaknya. Dan berdasarkan pengalaman pemilihan umum sebelumnya,  kerawanan tindak politik uang atau money politics masih berpotensi terjadi di daerah pesisir Bandarlampung.

“Kita telah memetakan beberapa daerah yang rawan dalam politik uang, daerah pesisir masih menjadi daerah yang paling rawan seperti Telukbetung Timur, Panjang, Bumi Waras. Berkaca pada pemilu kemarin masih banyak terjadi politik uang di daerah-daerah yang berdekatan dengan pantai,” kata Ketua Bawaslu Bandarlampung Candrawansah di Hotel Emersia, kemarin.

“Nanti kita akan briefing khusus kepada jajaran kita terkait dengan kerawanan-kerawanan,” lanjut dia.

Selain politik uang, tahapan krusial yang rawan dalam pilkada adalah pemutakhiran daftar pemilih yang berada di daerah pegunungan.

“Seperti Telukbetung Barat yang berpotensi rawan daftar pemilih karena banyak perumahan elit yang susah di dalam mendata ketika pencocokan dan penelitian kemarin,” ujarnya.

Sesuai tahapan pillkada, KPU mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada 19 – 28 September 2020. Kemudian Perbaikan DPS oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 29 September – 3 Oktober 2020.

Selanjutnya Rapat Pleno Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan/DPSHP di tingkat PPS pada 4 – 6 Oktober 2020. Rapat Pleno Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan/DPSHP di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 7 – 9 Oktober 2020.

Dan Rapat Pleno Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan/DPSHP di tingkat KPU Kabupaten/Kota dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) 9 – 16 Oktober 2020.

Bawaslu bersama KPU telah melakukan koordinasi terkait mekanisme KPU di dalam coklit dan pemutakhiran data pemilih.

“Kami juga telah melakukan penelusuran dalam satu dua hari ini terhadap daftar pemilih. Masih banyak ditemukan pemilih yang ganda seperti ganda identik. Pemilih yang harusnya tidak masuk dalam daftar pemilih masih ditemukan seperti belum cukup umur,” katanya.

“Pemilih yang ganda, walaupun KPU memberikan NIK dan KK yang berbintang tapi bisa kita lihat keidentikannya dari nama dan tempat tinggal,” lanjut dia.

Bawaslu menginstruksikan jajaran pengawas di bawah untuk melakukan penelusuran, by name by address, untuk memastikan pemilih tidak masuk dalam daftar pemilih.

Disisi lain, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI kembali merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Salah satu yang masuk kategori indeks Kerawanan Pemilu ada Penyebaran Covid-19.

Dari 10 daerah yang masuk kategori tertinggi dalam aspek Pandemi adalah Kota Bandar Lampung, kemudian Kota Depok, Kabupaten Kota waringin Timur, Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, Kota Manado, dan Kabupaten Bandung. Kemudian Kabupaten Sintang, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Bone Bolango, dan Kota Bandar Lampung.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Bandar Lampung Candrawansah mengatakan, pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada tim pemenangan atau partai politik setiap bakal calon agar mematuhi protokol kesehatan saat menjalani setiap tahapan terutama tahapan terdekat yakni penetapan dan pengundian nomor urut bakal pasangan calon.

“Ini merupakan upaya melakukan pencegahan, bukan hanya untuk bakal calon tetapi juga partai politik guna menegakan aturan protokol kesehatan,” ungkapnya.

Karena sudah jelas, Lanjut Candra, walaupun ini penerbitan sanksi terkait penerapan protokol Kesehatan bukan tupoksi Bawaslu, tetapi Bawaslu bisa memproses dugaan pelanggaran dan bisa merekomendasikan kepada instansi terkait.

“Kalau abaikan protokol kesehatan kita akan proses, apabila melanggar administrasi kita meminta kepada KPU untuk memberikan sanksi kepada calon. Untuk sanksinya seperti, bakal calon tidak bisa melaksanakan kampanye dalam beberapa hari, dan sebagainya,” ujarnya. (cah)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *