81 views

KPU Minta Warga Respon Cepat Publik atas Pengumuman DPS

Bandarlampung – Masyarakat di 8 kabupaten/kota yang akan pilkada diharapkan dapat dapat merespon serta memberi masukan terhadap pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada 2020.

Seperti diketahui, KPU 8 Kabupaten/kota yang akan pilkada di Lampung secara serentak telah mengumumkan DPS di di 1.472 desa/kelurahan. Pengumuman DPS ini dilakukan di balai-balai desa/kampung/kelurahan. Selain pemasangan pengumuman DPS di 1.472 titik utama tersebut (kantor-kantor desa/kelurahan).

“Sebagaimana kita pahami bahwa KPU Kabupaten/Kota dan jajarannya bekerja sesuai tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020. Maka pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih harus dilakukan oleh secara tertib, efekt dan akuntabel. Selesai tahapan satu beralih ke tahapan berikutnya dan terkadang antara tahapan satu dengan tahapan lainnya saling beririsan seperti tahapan pencalonan dengan tahapan pemutakhiran data pemilih,” terang Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Lampung, Agus Riyanto, Senin (21/9).

Oleh karena itu, maka diharapkan semua pihak yang terlibat langsung dalam tahapan pilkada harus “merespon dengan cepat dan tepat” atas tahapan pemutakhiran data pemilih yang sedang dilakukan, baik itu badan pengawas pemilu/pemilihan (Bawaslu dan jajarannya), peserta bakal pasangan calon, pemilih/masyarakat dan stakeholder lainnya.

“Karena pengumuman DPS telah dilakukan sejak tanggal 19 September 2020 dan akan berakhir pada tanggal -28 September 2020 maka harapannya pemilih/Masyarakat harus segera mengecek data pemilih di balai-balai desa/kelurahan untuk memastikan apakah sudah terdaftar atau belum, apakah datanya ada kesalahan atau tidak, apakah ada pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat (TMS) namun masih terdaftar sebagai pemilih. Sehingga jika belum terdaftar atau ada perbaikan elemen data yang salah, petugas PPS di masing-masing desa/kelurahan bisa melakukan pendataan masyarakat yang belum terdaftar atau melakukan perbaikan elemen data yang masih salah,” paparnya.

Kemudian, Bawaslu dan jajarannya (Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwascam dan PKD) bisa segera merespon baik dalam kerja-kerja pengawasan maupun berdasarkan laporan dari masyarakat di posko-posko pengaduan yang sudah dibuka.

“Ini untuk menyampaikan masukan dan tanggapannya secara efektif dalam rentang waktu pengumuman tersebut, agar petugas PPS bisa melakukan penginputan data pemilih yang belum terdaftar, atau melakukan perbaikan data jika masih ada kesalahan elemen data pemilih atau akan menghapus data jika masih ada pemilih TMS yang masih terdaftar dalam DPS atau juga masih ditemukan data ganda,” jelasnya.

Lanjutnya, peserta pemilihan baik tim sukses maupun partai politik pengusung bakal pasangan calon untuk mengecek daftar pemilih apakah anggota, konstituen atau simpatisannya adakah yang belum terdaftar dalam DPS, atau masih ada elemen data konstituennya yang salah perlu diperbaiki atau ada masyarakat yang sudah tidak memenuhi syarat masih terdaftar dalam DPS.

“Ini untuk segera melaporkan dan memyampaikan masukan dan tanggapan kepada petugas PPS di masing-masing desa/kelurahan,” ujarnya.

Lebih lanjut, begitu pula stakehokder lainnya bisa melakukan pengecekan pengumuman DPS dan memberikan masukan dan tanggapan kepada PPS di wilayahnya masing-masing.

“Respon cepat publik terhadap pengumuman DPS menjadi salah satu prasyarat bagi lahirnya data pemilih yang akurat, mutakhir dan berkualitas. Kualitas data pemilih sangat tergantung pada kualitas pengawasan, kualitas masukan dan tanggapan peserta pemilihan dan masyarakat secara luas. Lahirnya kualitas data pemilih tidak bisa hanya menyandarkan secara mutlak kepada para penyelenggara pemilihan. Partisipasi aktif semua pihak atas masa pengumuman DPS sekarang ini sangat diharapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan jajarannya di semua daerah,” pungkasnya. (*)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *