123 views

KPK Tahan Mantan Kadis PUPR Lamsel

BANDARLAMPUNG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) manahan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lampung Selatan (Lamsel) HH (Hermansyah Hamidi) yang juga Asisten II Pemkab setempat.

Penahanan Hermansyah Hamidi ini bagian dari pengembangan perkara dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan Jasa di lingkungan Pemkab Lamsel tahun 2016-2017 yang dilakukan tersangka HH bersama-sama dengan terpidana Zainudin Hasan Selaku Bupati Lampung Selatan Periode Tahun 2016 s/d 2021.

“Hari ini kami menyampaikan informasi tentang penetapan tersangka dan penahanan terkait dugaan korupsi engadaan arang dan jasa di lingkungan Pemkab Lamsel tahun 2016-2017 yang dilakukan tersangka HH bersama-sama dengan terpidana Zainudin Hasan Selaku Bupati Lamsel periode 2016/2021 Dkk,” terang Juru Bicara KPK, Ali Fikri, melalui keterangan tertulisnya, Kamis (24/9).

Menurut Ali Fikri, perkara ini diawali dengan kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 27 Juli 2018. Dari kegiatan tangkan tangan ini, KPK menetapkan empat orang tersangka yaitu sebagai Pemberi suap adalah

GR (Swasta, CV 9 Naga), sedangkan diduga sebagai Penerima suap adalah ZH, Bupati Kabupaten Lampung Selatan periode 2016 – 2021, ABN ( MantanAnggota DPRD Provinsi Lampung), dan AA (Kepala Dinas PUPR) Kabupaten Lampung Selatan,” ujarnya.

Saat ini, jelasnya, seluruh tersangka tersebut telah di vonis oleh majelis hakim Tipikor Tanjung Karang Bandar Lampung dan perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan vonis hukuman antara 2 tahun 3 bulan sampai dengan 12 tahun penjara.

“Setelah mencermati fakta-fakta yang berkembang dalam proses penyidikan dan persidangan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup tentang keterlibatan pihak lain dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut,” terangnyam

Konstruksi perkara, lanjut Ali Fikri, tersangka HH selaku Kepala Dinas PUPR Kab Lampung Selatan tahun 2016 – 2017 bersama-sama dengan Terpidana Zainuddin Hasan selaku

Bupati Lampung Selatan periode 2016 – 2021 diduga melakukan perbuatan sebagai berikut :

Dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi pada PUPR Kab Lampung Selatan, Tsk HH dan Syahroni mendapatkan perintah dari terpidana Zainudin Hasan selaku Bupati Lampung Selatan periode 2016-2021 untuk melakukan pungutan proyek pada Dinas PUPR Lampung Selatan sebesar 21% dari anggaran proyek. (dbs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *