31 views

Ke Bawaslu, Tim Kuasa Hukum Optimis Hipni-Melin Melaju di Pilkada

Lampung Selatan – Tim kuasa hukum Hipni-Melin Haryani Wijaya (Hi-Mel) mendatangi kantor sekretariat Bawaslu Lampung Selatan, Senin 28 September 2020.

Kedatangan ini diakui oleh koordinator tim kuasa hukum Himel Amri Sohar SH sebagai jalur untuk permohonan sengketa pemilihan, terkait dengan hasil penetapan calon kada oleh KPU beberapa waktu lalu.
“Kita tempuh jalur yang sesuai prosedural sajalah. Yang mainnya cantik-cantik saja,” ujarnya.

Menurut pengacara kawakan di Lampung Selatan itu, bila pasal yang digunakan pihak KPU untuk tidak meloloskan pasangan Himel sebagai calon dalam Pilkada, kurang pas apabila dikaitkan dengan kondisi bakal calon wakil Melin Haryani Wijaya.
“Di dalam pasal itukan jelas, orang yang menjalani pidana penjara. Nah calon kita tidak (dikurung) hanya percobaan. Tidak pernah menjalani hukuman badan, tidak pernah. Jadi pasal yang dikenakan yakni pasal 4 (ayat) 1 huruf f itu, nggak kena di beliau, itu saja,” tegas Amri Sohar.

Secara gamblang, pihaknya mengaku optimis Himel akan melaju menjadi calon peserta Pilkada serentak Lampung Selatan 9 Desember 2020 mendatang.
“Kita berharap selesai (di pleno tertutup) kalau pun tidak mufakat, kita ikuti prosedur di musyawarah terbuka, tapi kita yakin, kalau tadinya TMS (tidak memenuhi syarat) kita MS (memenuhi syarat). Untuk tim ahlinya sudah kita siapkan dua orang, yakni ahli pidana 1 dan Hukum Tata Negara (HTN) 1 ,” kata Amri Sohar.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Lampung Selatan Hendra Fauzi menuturkan, pihaknya telah menerima berkas permohonan sengketa dari pihak tim kuasa hukum Himel. Selanjutnya, akan di-pleno-kan/verifikasi apakah permohonan itu telah memenuhi syarat untuk diregistrasi atau tidak.
“Kalau sudah cukup, maka akan akan diregistrasikan. Tapi kalau kurang maka akan diberikan waktu tiga hari untuk perbaikan. Sekarang ini langsung kita verifikasi. Kalau sudah cukup, kita langsung registrasi untuk selanjut membuat jadwal untuk musyawarah tertutup,” jelasnya.

Ia menjelaskan, musyawarah tertutup akan digelar maksimal 2 hari (include dalam 12 hari) dengan melibatkan piminan Bawaslu, pemohon dan termohon. Hendra menambahkan, jika tidak ditemukan mufakat dalam musyawarah tertutup, maka dilaksanakan musyawarah terbuka.
“Untuk musyawarah terbuka, akan kita jadwalkan untuk hari pertama pembacaan permohonan dan jawaban termohon, hari kedua mengkaji alat bukti termasuk jika ada saksi fakta dan ahli hukum dari pihak termohon atau pemohon,” jelasnya.

Ia menambahkan, untuk keputusan, akan dilakukan pleno hasil dari musyawarah terbuka tersebut.
“Jadi dari registrasi, 12 hari harus selesai,” tandasnya. (*)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *