226 views

Eva & Yutuber Disemprit

Bandarlampung – Bawaslu Kota Bandarlampung menyemprit paslonkada Eva-Dedi dan Yusuf-Tulus dengan melayangkan surat peringatan. Keduanya kena semprit karena telah melanggar PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Covid-19 saat melakukan kampanye.

Keduanya pun terancam penundaan pelantikan jika terpilih dan terancam pidana kurunga penjara serta denda materi. Hal itu dapat terwujud jika keduanya terus melanggar protokol kesehatan saat berkampanye secara berulang-ulang.

Ketua Bawaslu Kota Bandarlampung, Candrawansah mengatakan, pihaknya melayangkan surat peringatan kepada keduanya agar kedepan saat melakukan kampanye dengan protokol kesehatan. “Seperti tidak menimbulkan kerumunan masa, selalu memakai masker, dan menjaga jarak saat berkampanye,” ujarnya, kemarin.

Candra juga mengaku telah memiliki bukti-bukti berupa foto dari jajaran pengawas di bawah yang menunjukkan keduanya telah melanggar protokol kesehatan Covid-19.

“Untuk paslon nomor 2 (Yusuf-Tulus, red), kami dapat foto pengawasan bahwa paslon tidak memakai masker ketika berdialog atau kampanye di Tanjung Senang,” ujarnya.

Sedangkan, lanjutnya, paslon nomor urut 3 (Eva-Dedi, red) ketika berkampanye masih ada kerumunan masa dan tidak menjaga jarak. “Jadi ini hasil dari pengawasan kita, sehingga Bawaslu Kota Bandarlampung mengirimkan surat peringatan kepada dua paslon yang dimaksud,” ujarnya.

Dikatakannya, surat peringatan diberikan kepada dua paslonkada itu karena tidak menerapkan protokol kesehatan saat melakukan kampanye. “Karena sudah disurati masih dilakukan, tetap melanggar protokol kesehatan, Bawaslu sebagaimana Pasal 88 B PKPU Nomor 13 Tahun 2020, berhak untuk membubarkan kegiatan dimaksud,” terangnya.

Lebih lanjut, jika keduanya masih tidak menerapkan protokol kesehatan akan dilakukan upaya hukum dengan merekemoendasikan kepada penegak hukum untuk memberikan sanksi berdasarkan kajian Bawaslu.

Jadi, kata dia, pihaknya juga bisa merekemondasikan ke pihak berwenang untuk bisa memberikan sanksi yang lebih berat lagi. Misalkan dengan menggunakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular pasal 14 Ayat 2.

“Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah diancam dengan pidana kurungan selama-lamnya 6 bulan penjara dan atau denda setinggi-tingginya Rp500 ribu,” jelasnya.

Diketahui sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan kepada penyelenggara pemilu soal kemungkinan pemberian sanksi diskualifikasi bagi pasangan calon (paslon) pilkada yang melanggar protokol COVID-19. Tito mengatakan sanksi tersebut bisa dibuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) jika diperlukan.

“Selain teguran, kami juga sudah sampaikan kemungkinan membahas adanya aturan diskualifikasi. Itu bisa saja terjadi, misalnya membuat PKPU atau yang lain yang diperlukan sangat urgen, kenapa tidak,” kata Tito seusai rapat pendisiplinan protokol COVID-19 dalam Pilkada 2020 di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Tito menuturkan kemungkinan sanksi tersebut diterapkan apabila adanya laporan catatan pelanggaran yang dilakukan paslon secara berulang. Adapun pelanggaran yang dimaksud Tito adalah yang menimbulkan kerumunan massa.

“Kalau dalam catatan nanti, kami dapat informasi catatan dari Bawaslu berulang-ulang laporan ke polisi melakukan pelanggaran dan yang tentukan berapa kali pelanggaran, terutama kepatuhan COVID, pengumpulan massa,” ujarnya.

Tito menuturkan akan menggunakan kewenangannya untuk menerapkan sanksi tersebut sesuai dengan undang-undang pemerintahan daerah. Bahkan sanksi menunda pelantikan dan menyekolahkan paslon terpilih juga masuk kajian untuk dijadikan sanksi.

“Maka kami akan menggunakan kewenangan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Di situ ada bagian khusus mengenai sanksi bagi kepala daerah, bisa saja sanksinya mulai yang ringan sampai pemberhentian. Itu kewangan dari Pak Presiden,” tuturnya

“Ini bisa saja kami manfaatkan di antaranya menyekolahkan. Bagi yang terpilih, begitu dilantik langsung disekolahkan bahkan kami kaji ada kemungkinan nggak untuk ditunda pelatikannya,” lanjut Tito.

Lebih lanjut Tito mengatakan, penerapan sanksi itu dilakukan untuk menimbulkan efek kepada para paslon. Tito mewanti para paslon agar berkontestan dengan memperhatikan situasi pandemi saat ini, jangan sampai mengorbankan masyarakat demi kekuasaan semata.

“Ini memberi efek supaya kontestan silakan berkontestan dengan cara demokrasi tapi peduli dengan pandemi agar tidak terjadi penularan hanya karena ingin mendapat kekuasaan, jadi mengorbankan masyarakat banyak,” pungkasnya. (cah)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *