78 views

DPRD Pesibar Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi

Pesisir Barat-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pesisir Barat (Pesibar) gelar rapat paripurna penyampaian Pandangan fraksi Umum terhadap Nota Pengantar atas R-APBD-P tahun anggaran 2020, di Kantor DPRD Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), Senin (7/9/2020).

Bupati Pesibar Agus Istiqlal, mendengarkan dengan khidmat para perwakilan fraksi-fraksi sampai dengan selesai. Diawali dari perwakilan Fraksi Nasdem menyampaikan empat pandangan umum terkait beberapa hal sebagai berikut:

Terkait realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Orientasi belanja untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahtraan lainnya.
Fraksi Nasdem meminta kepada semua pihak terkait, untuk lebih mengembangkan dan mengelola aset daerah yang dimiliki yang dimiliki.
Pada masa pandemi Covid -19 ini, fraksi Nasdem berharap Pemerintah Daerah bisa maksimal pada peningkatan kesehatan masyarakat.
Kemudian perwakilan dari Fraksi PDI menyampaikan Pandangan Umum terkait beberapal hal sebagai berikut:

Fraksi PDI-P meminta agar Pemkab Pesibar mengoptimalkan langkah konkrit terkait penyusunan R-APBD-P tahun 2020 yang berbasis kinerja dengan melakukan penguatan pelaksanaan dengan memperhatikan keterkaitan antara Peraturan daerah dengan keluaran dan hasil yang diharapkan.
Fraksi PDI-P meminta agar dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Fraksi PDI-P meminta kepada Pemkab Pesibar dalam mengusulkan setiap anggaran daerah hendaknya senantiasa harus dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan daerah.
Berikutnya, Fraksi PKB dan Demokrat menyampaikan pandangan umum terkait beberapa hal sebagai berikut :

Fraksi PKB dan Demokrat meminta kepada Pemkab Pesibar dalam mengusulkan setiap anggaran daerah hendaknya senantiasa harus dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan daerah.
Fraksi PKB dan Demokrat meminta agar dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih yang sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
Dalam menyukseskan pesta Demokrasi Pilkada Pesibar pada tanggal 9 Desember 2020 nanti dihimbau agar ASN dan Aparatur 116 Pekon dan 2 Kelurahan agar bersifat Netral.
Fraksi PKB meminta kepada Pemkab Pesibar dalam mengusulkan setiap anggaran daerah hendaknya senantiasa harus dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Perda.
5.Fraksi PKB dan Demokrat sangat memandang perlu menindak lanjuti pasal 81 PP No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan daerah tentang keadaan darurat.
Kemudian Fraksi Amanat Indonesia Raya menyampaikan pandangan umum terkait beberapal hal sebagai berikut:

Mendorong Pemda menggerakan kembali roda perekonomian baik melalui program sektor usaha mikro, pertanian, industri dan lainnya.
Penataan program prioritas yang mendesak guna mengoptimalkan anggaran.
Dan terakhir, perwakilan Fraksi Golkar- Perindo menyampaikan Pandangan Umum terkait beberapal hal sebagai berikut :
1.Secara keseluruhan, pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 berkurang sebesar sebesar Rp. 50.993.457.443,64. Hal ini terjadi disebabkan pada proyeksi PAD yang naik, Dana Perimbangan yang mengalami penurunan, serta lain-lain.
2.Untuk PAD yang mengalami kenaikan, Fraksi Golkar-Perindo mengapresisasi kinerja seluruh jajaran eksekutif.
3.Perubahan kebijakan pendapatan, tentunya berdasarkan kondisi terkini kinerja perekonomian daerah maupun nasional.
4.Adanya kegiatan baru yang merupakan prioritas dan komitmen Pemkab Pesibar dalam rangka pencapaian visi dan misi pemerintah dan mendukung sinkronisasi dan sinergitas program dengan pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat.
5.Mengenai pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang berkurang setelah perubahan. Untuk mewujudkan visi dan misi Pemkab Pesibar haruslah didukung dengan daya saing yang kuat.

Sementara saat ditemui di ruang kerjanya, Kabag Risalah Marhasan Samba mengatakan bahwa hari ini rapat paripurna hanya sebatas mendengarkan pandangan umum frkasi-fraksi saja.

“Besok (Selasa, 8/9/2020) akan kita lanjutkan dengan agenda mendengarkan jawaban pemerintah dan hari berikutnya akan diadakan rapat komisi,” jelasnya.

Hadir dalam acara tersebut Bupati Pesibar, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Pesibat, Unsur Forkopimda Lambar-Pesibar, Sekda beserta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator di Lingkungan Pemkab Pesibar, para camat Se-Kabupaten Pesibar, Tim Ahli dan Pakar DPRD Pesibar. (Daniel)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *