20 views

Dorong Tes Urine Masal

ANGGOTA DPRD Provinsi Lampung Lesty Putri Utami mendorong seluruh anggota legislatif provinsi tersebut untuk melakukan tes urine masal.

Bukan hanya anggota dewan, politisi F PDIP Lampung tersebut juga meminta agar dilakukan tes yang sama terhadap seluruh staf dan pegawai honorer yang ada di gedung DPRD Provinsi Lampung.

Alasannya, belum lama ini sekretariat DPRD Pemprov Lampung ramai gonjang-ganjing adanya oknum dua pegawai (honorer dan ASN) serta OB, di Komisi II DPRD Provinsi Lampung berinisial AS (30), (OB) dan JB(29), yang diamankan Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, karena penyalahgunaan narkoba, Minggu (30/8/2020) lalu.

Lesty Putri Utami menuturkan rasa keprihatinan atas peristiwa itu, karena di saat para anggota dewan gencar bersosialisasi Perda No.1 tahun 2019 justru kantor para Legislatif ini dihebohkan adanya oknum tidak bertanggungjawab yang mencoreng nama baik DPRD selaku wakil rakyat dalam pengawasan dan legislasi terkait sosialisasi Perda tersebut.

“Ya kita sangat prihatin atas peristiwa itu, dan ini sudah mencoreng nama DPRD nya, kedepan itu tidak terjadi lagi,” ungkap Lesty Putri Utami, belumlama ini.

Menurut Lesty Putri Utami, meski oknum tersebut bukan salah satu anggota Dewan, namun justru mereka adalah satuan staff yang mendampingi guna membantu aktifitas Dewan.

“Jadi, menurut hemat saya sebelum kita keluar di Dapil masing-masing alangkah baiknya diterapkan dan disosialisasikan Perda tersebut agar bisa kita implementasikan dilingkup kantor DPRD dan sekitar lingkungan OPD di Pemprov Lampung,” tambahnya.

Pihaknya mendukung jika dilaksanakan tes urine di DPRD Lampung ini.

“Kami (DPRD) mendukung jika dilaksanakam tes urine untuk semua staf di Sekretariat DPRD, ini penting. Intinya sangat sepakat dilakukan test urine di lingkup sekretariat DPRD,” ucap Lesty Putri Utami.

Tes urine itu perlu dilaksanakan kata Lesty, mengingat kejadian ini masih diperbincangkan di internal DPRD maka penting dilakukan test urine.

“Saya sarankan sebaiknya sekretariat DPRD menggandeng BNN atau aparat penegak hukum untuk gencar mensosisalisakan Perda ini sekaligus pelaksanaannya,” pintanya. (dbs)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *