77 views

DKP Hambat Izin Tangkap Nelayan Benih Lobster

Bandarlampung – Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Provinsi Lampung tampaknya terkesan abai terhadap kesejahteraan para nelayan Benih Bening Lobster (BBL). Pasalnya, DKP terkesan menghambat untuk keluarnya izin tangkap BBL para nelayan. Padahal, para nelayan sudah mengikuti prosedur yang dimintakan DKP.

Ketua Forum Komunikasi Nelayan Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), Martin Sofian menyampaikan, Nelayan Pesisir Barat mengaku sangat kecewa atas sikap Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang terkesan dengan sengaja tidak mengirimkan Rekomendasi Usulan Kelompok Nelayan Calon Penangkap Benih Bening Lobster (BBL) di Lampung.

Pasalnya, kata dia, berdasarkan Permen KKP nomor 12 Tahun 2020 dan Juknis Dirjen Tangkap no 48/Kep-DJPT/2020 terkait pengelolaan Benih Bening Lobster, para nelayan dibebaskan untuk menangkap BBL.

“Kami sudah ikuti semua prosedurnya. Bahkan DKP Provinsi Lampung telah melakukan verifikasi, namun hingga kini DKP tidak juga mengirimkan dokumen tersebut kepada KKP melalui dirjen untuk selanjutnya dikeluarkan Surat Penetapan Nelayan Penangkap Benih Bening Lobster,” ujarnya saat ditemui di Bandarlampung, Kamis (17/9).

Atas persoalan itu, lanjut dia, para nelayan penangkap BBL merasa dirugikan. Disampaikannya, para nelayan saat ini tidak bisa melakukan aktifitas penangkapan BBL dikarenakan belum adanya izin penangkapan.

“Hal ini sangat merugikan seluruh nelayan yang ada di Lampung. Kami nelayan penangkap BBL ini TDK bisa melakuka aktivitas apapun, sedangkan negara telah menghalalkan kegiatan tersebut,” ungkapnya.

Disampaikannya juga, hampir di semua daerah, kecuali Lampunh, telah bebas untuk menangkap BBL. Mereka yang bebas untuk menangkap yakni yang telah terdaftar sebagai Anggota Kelompok Nelayan dan mendapatkan Izin tangkap.

“Sedangkan di Lampung ini, jangankan melakukan Pembudidayaan BBL sedangkan Izin tangkapnya saja tidak di daftarkan oleh DKP. Kami mohon keadilan,” tegasnya.

Untuk itu, pihaknya mengancam akan membawa persoalan ini ke Kejati, Ombudsman, dan Dirjen Pengawasan jika tidak ada tindak lanjut dari DKP.

“Semestinya kami lebih dari 6000 nelayan ini akan melakukan aksi unjuk rasa. Namun karena situasi Covid ini maka kami urungkan. Sehingga langkah selanjutnya kami akan mengadukan DKP ke Kejati Provinsi Lampung, Ombusman, dan Dirjen Pengawasan KKP,” tukasnya.

Sementara itu, perwakilan salah satu kelompok nelayan Laut Krui, Okanus meminta kepada Kepala DKP Provinsi Lampung untuk segera mengirimkan berkas administrasi para kelompok nelayan ke Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar segera terdaftar.

“Ini sudah hampir tiga bulan lebih dari verifikasi para nelayan oleh DKP belum juga diproses oleh DKP, berkasnya belum dikirimkan ke KKP untuk terverifikasi oleh KKP. Kan tinggal dikirimkan saja berkasnya oleh kepala dinas, ini kok belum, kan aneh,” ujarnya.

Riskannya, kata dia, Permen KKP nomor 12 Tahun 2020 dan Juknis Dirjen Tangkap no 48/Kep-DJPT/2020 terkait pengelolaan Benih Bening Lobster tidak berlaku di Lampung.

“Dengan keluarnya Permen ini merupakan angin segar bagi kami untuk menangkap bebas lobster. Tapi ya itu, kami-kami ini harus terdaftar dulu. Sementara berkas verifikasi kami belum diserahkan juga oleh DKP ke KKP. Gimana kami mau terdaftar kalau gini,” terangnya.

Dikatakannya, potensi BBL di Lampung cukup besar. Bahkan bisa dibilang lumbungnya pulau sumatera. “Nah ini kan potensi besar yang bisa mensejahterakan para nelayan. Makanya kami minta kepada DKP untuk segera memproses persoalan ini,” tukasnya. (cah)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *