32 views

Bawaslu: Calon Langgar Prokes, Sanksi Menanti

Bandarlampung – Memasuki masa kampanye, calon kepala daerah (cakada) dihimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Jika tidak, sanksi adiministrasi berupa pengurangan masa kampanye bakal menanti. Hal itu merujuk PKPU No 13 Tahun 2020 tentang Tahapan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19.

Ketua Bawaslu Kota Bandarlampung, Candrawansah mengatakan, pelanggar protokol kesehatan dalam tahapan pilkada akan diberi sanksi maksimal sesuai PKPU No 13 Tahun 2020 tentang Tahapan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19, yaitu maksimal sanksi pemotongan masa kampanye.

Untuk itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bandar Lampung bergerak cepat dalam hal pengawasan protokol kesehatan dengan membentuk tim kelompok kerja (pokja) Covid-19.

“Kami menjalankan instruksi dari Bawaslu RI terhadap pembentukan pokja, sosialisasi, pencegahan, penindakan terhadap pelanggar protokol kesehatan, sehingga dalam bekerja nanti ada tugas tersendiri dari masing-masing pokja,” ujarnya, Selasa (29/9).

Dikatakannya, dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020, sebelum dibubarkan oleh pokja yang berkoordinasi dengan Bawaslu, pasangan calon pelanggar protokol kesehatan akan diberikan peringatan tertulis terlebih dahulu.

Selain itu ada beberapa hal yang harus digarisbawahi contoh Pasal 88 B yang mneyebutkan Bawaslu punya tugas pengawasan dalam protokol kesehatan saat berkampanye. :Ketika pasangan calon telah diberikan sanksi peringatan, tapi tidak diindahkan, Bawaslu akan membubarkan dengan berkoordinasi dengan Pokja Covid-19 yang telah dibentuk,” ungkapnya.

Kemudian, paslon, partai politik, dan tim kampanye yang melanggar protokol kesehatan di kampanye pertemuan terbatas, pertemuan terbuka, dialog, dan debat publik akan dikenai sanksi tegas sesuai dengan yang disebutkan di atas.

“Saat ini belum ada tim ataupun paslon yang berkampanye tidak menerapkan protokol kesehatan. Kami selalu mengimbau agar saat berkampanye menyediakan tempat cuci tangan, jaga jarak, memakai masker, dan sebagainya,” ujarnya.

Dalam pembentukan pokja tersebut Bawaslu melibatkan TNI-Polri, Sat-Pol PP, kejari, Kesbangpol, serta Gugus Tugas Covid-19. “Dalam waktu dekat Bawaslu akan menyosialisakan kepada tim maupun LO pasangan calon,” tukasnya. (*)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *