29 views

Akademisi Desak Pilkada Ditunda

BANDARLAMPUNG – Sejumlah akademisi di Provinsi Lampung menyuarakan pilkada serentak 2020 untuk ditunda. Hal itu menyusul semakin meningkatnya kasus covid-19 dan belum bisa dipastikannya kapan wabah Wuhan itu berakhir.

Akademisi Universitas Lampung, Dedy Hermawan sepakat dan setuju untuk dilakukan penundaan pilkada. Itu karena hingga saat ini kapasitas pemerintah untuk menghentikan penyebaran covid 19 belum berjalan optimal.

“Hal ini ditandai oleh semakin bertambahnya kasus positif covid 19 di berbagai daerah, termasuk di provinsi lampung. apabila ini tetap dilanjutkan, sementara publik melihat kinerja pemerintah untuk mengawal penerapan protokol covid 19 di tengah masyarakat kurang begitu berhasil,” ujarnya, kemarin.

Maka itu, jika tetap dilanjutkan akan melahirkan kluster baru penyebaran covid 19 melalui jalur politik dan ini ancaman serius terhadap nyawa manusia. “Sedangkan negara harus memastikan tidak boleh ada lagi 1 manusia pun yang meninggal karena covid 19. oleh karena itu sebaiknya ditunda,” jelasnya.

Menurutnya, penundaan pilkada adalah lebih utama, karena mengutamakan keselamatan manusia itu yang paling utama. “Untuk penyelenggaraan pemerintahan tidak jadi masalah yang serius, roda pemerintahan tetap akan berjalan, walau tanpa kepala daerah definitif, ini karena situasi yang darurat,” ungkapnya.

Lanjutnya, tahapan dan anggaran yang sudah jalan tidak sia-sia karena tahapan itu tetap bagian dari pelaksanaan pilkada. Hanya, kata dia,  tahapan selanjutnya yang ditunda, dan nanti bisa dikonsoilidasi ulang,” terangnya.

Lebih lanjut, sekarang ini pertimbangan politik dikembalikan pada esensi politik itu sendiri, yaitu kesejahteraan dan keselamatan warga. “Untuk itulah negara ini hadir, pilkada hanya salah satu instrumen demokrasi,” tambahnya

Terkait untung rugi, menurutnya yang diuntungkan adalah masyarakat atau warga negara dengan ditundanya pilkada. “Pemerintah fokus saja pada pemulihan ekonomi akibat covid 19, toh selama ini pilkada tidak menghasilkan pemimpin yang peduli dengan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Senada juga disampaikan akademisi Unila lainnya, Sunarto. Dia mendesak pemerintah agar pelaksanaan pilkada 2020 ditunda.

“Dengan mempertimbangkankan berbagai aspek kaitannya dengan Pandemi Covid -19 sebaiknya Pilkada serentak ditunda saja 2021,” ujarnya.

Menurutnya ada beberapa pertimbangan kenapa pilkada 2020 mesti ditunda. Pertama, bahwa terus terjadi peningkatan drastis terinveksi covid -19. “Antara lain Ketua KPU Pusat dan Menteri Agama, di beberapa sendiri menerapkan PSBB jilid 2,” ungkapnya.

Kedua, pelaksanaan pilkada pasti terjadi kontak langsung yang cukup banyak, dimulai tahap sosialisasi dan tahapan pemungutan suara. “Walau  tetap dengan ketat melaksanakan protokol penanganan covid-19 tidak tidak ada jaminan aman, bahkan dimungkin Pilkada menjadi cluster baru,” terusnya.

Ketiga, masalah kesadaran masyarakat yang masih rendah, akan terjadi banyak pelanggaran dampaknya banyak masyarakat terkena sanksi (bila aturan dilaksanakan dengan tegas).

“Keempat, dengan kondisi demikian partisipasi politik Pilkada sangat rendah,” tambahnya.

Kelima, suasana keprihatinan ekonomi, masalah  sosial sebagai dampak covid-19 dapat saja masyarakat  menjadi apatis. “Dan terakakhir untuk dimundurkan lagi jelas dasar hukum dalam 201 A ayat (3) “pemungutan suara serentak pada bulan December 2020 ditunda dan dijadwalkan kembali apabila tidak dapat dilaksanakan karena ada bencana nasional Pandemi Virus Corona  (covid-19) belum berahir”,” jelasnya.

Selain itu, pertimbangan Pilkada dimundurkan karena sampai hari ini saja minimal sepuluh elemen organisasi massa,  lembaga, tokoh negarawan menyatakan dan menyarankan pilkada diundur.

Mulai dari PB. NU, PP. Muhamaddiah, Bambang Susetio Ketua MPR, Komisi II DPR RI Nasir Jamil, Prof. Azyumardi Azra, Jusuf Kala, Gatot Nurmantio,  Hedar Nasyr dan Abdul Mu’ti, dan Prof. Mahfud MD memberi signal menyatakan 59 Calon Kepala Daerah Positif Terinveksi Covid-19.

“Kalau dipaksakan 9 December 2020 banyak Mudharatnya, karena menyangkut keselamatan nyawa manusia dibandingkan dengan mengutamakan kepantingan politik,” kata dia.

Sedangkan keuntungan diundur antara lain, masyarakat lebih siap, partisipasi politik baik, kesehatan masyarakat akan lebih membaik dg ditemukan obat dan vaccin covid -19.

Kemudian, Anggaran 2021 bisa lebih terarah dan focus Pilkada. Anggaran tersedia saat ini lebih baik digunakan masalah ekonomi, kesehatan dan masalah2 sosial akibat dampak covid-19.

“Bila Pilkada diundur, mestinya kita tidak harus berhitung siapa yang untung dan siapa yang rugi. Yang sudah pasti Dampak Covid 19 semuanya rugi.

Dalam hal demikian kita sudah paham karena dalam benak kita sudah tahu dan paham akan jawabannya,” lanjutnya

Tetapi yang menjadi masalah adalah keselamatan masyarakat yang menjadi tanggungjawab dan urusan negara. “Jangan sampai karena kepentingan politik maka keselamatan anak bangsa terabaikan,” tandasnya.

Kemudian, akademisi Unila lainnya, Robi Cahyadi juga berpendapat agar pilkada 2020 ditunda. Bahkan dirinya merujuk hasil survey Burhanudin Muhtadi dan lembaga survey nasional lain yang mencatat partisipasi pemilih diangka 64 sampai dengan  67 % jika pilkada tetap dilanjutkan. “Ini jauh dari target KPU RI 77,5%. Alasan pemilih tidak mau hadir karena takut covid menyebar,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan pertimbangan lain pilkada 2020 diundur guna menekan angka tertularnya covid dan persiapan lain lebih matang. “Jika dilanjutkan agar dipakai sistem e-voting sehingga tidak ada kerumunan pemilih,” terusnya.

Pertimbanga lainnya, Anggaran bila dilanjutkan lebih membengkak dibandingkan ditunda. “karena semua panitia tes swab sedangkan pemilih tidak,” tutupnya.

Akademisi Unila lainnya, Andi Cory juga menyuarakan agar pilkada 2020 ditunda. “Pilkada  sebaiknya ditunda. Kesehatan lebih diutamakan. Demokrasi dan ekonomi tidak akan berjalan efektif jika rakyatnya tidak sehat.  Aspirasi mayoritas masyarakat menginkan ditunda mulai dari NU, Muhammadiyah dan hasil berbagai lembaga survai,” ungkapnya.

Menurutnya, aspirasi mayoritas jika tidak diakomodir akan menimbulkan penurunan kredibiltas pada pemerintah. “Pertimbangan politik jika ditunda kekwatiran peserta menurun drastis jika pilkada dilanjutkan. Anggaran dapat digunakan melindungi masy dari covid 19,” sebutnya.

“Kemudian Pilkada ditunda, masyarakat diuntungkan karena bisa terhindar dari penularan. terhindar dr klaster pilkada. Sulit menerapkan protocol kesehatan karena budaya disiplin tidak kuat,” tukasnya. (Cah)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *