225 views

2021 Dana Desa Dititikberatkan untuk Pemulihan Ekonomi, Ini yang Jadi Prioritas Lampung Barat

Lampung Barat, Koran Editoronline.co.id – Pasca adanya pandemi Covid-19, Dana Desa yang sebelumnya dititikberatkan untuk Pembangunan dan Pemberdayaan, kini berubah haluan diprioritaskan untuk Pemulihan Perekonomian.

Sesuai dengan Permendes Nomor 13 Tahun 2020, bahwa pada tahun 2021, penggunaan Dana Desa dititikberatkan pada pemulihan ekonomi pasca Covid-19, yaitu Desa Wisata, Desa Digital dan Ketahanan Pangan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP) Lampung Barat (Lambar), Ronggur L Tobing saat ditemui diruang kerjanya mengatakan, regulasi penggunaan anggaran Dana Desa pasca Covid-19 menitikberatkan untuk pemulihan perekonomian. Lampung Barat fokus untuk berjalannya Bumdes yang ada di 131 Pekon.

“Kita fokus untuk berjalannya Bumdes di Lambar dengan efektif. Itu dimulai berdasarkan visi pemerintah pusat dalam mewujudkan pekon sebagai Desa Wisata, Desa Digital, serta Ketahanan Pangan,” ungkap Ronggur kepada Koran Editor, Rabu (30/9/2020).

Dijelaskannya, untuk mewujudkan Desa Wisata yaitu dengan mendorong potensi desa dibidang kepariwisataan. Untuk Desa Digital yaitu setiap desa memakai website termasuk siskudes.

“Sudah ada pekon yang ada websitenya, tapi kendala di kita yaitu kurangnya Sumberdaya Manusianya, begitu juga di tempat-tempat terpencil susah akan jaringan komunikasi. Namun kita akan bekerjasama dengan pihak Dinas Kominfo untuk itu,” jelasnya.

“Sementara untuk mewujudkan Ketahanan Pangan, lahan tidur pekarangan rumah akan coba dimaksimalkan. Contoh menanam sayur-mayur, membuat ternak ikan air tawar. Semuanya itu juga diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Desa” lanjut dia.

Kemudian, DPMP Lambar dalam rangka peningkatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di 131 pekon, yaitu melalui program pembinaan dan pendampingan Bumdes yang dilakukan secara maraton.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon DPMP Lambar, Reza Pahlevi mengutarakan, program pendampingan dan pembinaan Bumdes tersebut salah satunya dengan penguatan Bumdes yang dilakukan melalui pengembangan baik pengembangan usaha dan unit usaha, serta revitalisasi Bumdes.

“Pembinaan itu melibatkan Peratin dan perangkat pekon, LHP dan pengurus Bumdes yang difasilitasi oleh pihak Kecamatan. Namun perlu diingat bahwa unit usaha Bumdes tidak boleh mematikan unit usaha masyarakat,” ujar Reza.

Sementara untuk Pendamping ditingkat Kabupaten dalam mengawal Dana Desa, Pemerintah pusat menggunakan tenaga kontrak melalui P3MD, ditingkat Kabupaten oleh Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa, tingkat Kecamatan oleh Pendamping Desa Pemberdayaan Masyarakat dan ditingkat Pekon oleh Pendamping Lokal Desa (PLD).

“Kita sangat berharap dengan semua usaha yang kita lakukan, Bumdes di Lampung Barat akan berjalan, dan hasilnya juga akan maksimal. Sehingga Pekon-pekon nantinya mempunyai pendapatan sendiri dan mandiri menjadi Pekon yang dapat berdaya saing, mempunyai inovasi dan kreatifitas yang tinggi,” tutur Reza. (Ade Irawan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *