119 views

Matangkan Raperda Ketenagakerjaan, Komisi V Minta Masukan Disnaker

Bandarlampung – Komisi V DPRD Provinsi Lampung melakukan kunjungan kerja ke Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Lampung, Selasa (18/8). Kunjungan rombongan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi V Yanuar Irawan didampingi sejumlah anggota lainnya.

Kepada wartawan, Yanuar mengatakan, kunjungan kerja ini dalam rangka mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ketenagakerjaan yang tengah digodok.

“Jadi ini semacam uji publik lah. Apakah Raperda yang sedang kita godok bersama ini nantinya konkrit dan pas dengan kebutuhan yang ada,” ujarnya.

Usai melakukan kunjungan, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan itu mengaku banyak masukan dari jajaran Dinas Ketenagakerjaan serta jajaran pengurus BLK Provinsi Lampung.

“Banyak sekali masukannya. Salah satunya mereka mengharapkan penyerapan para tenaga kerja yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat dan kompetensi oleh perusahaan – perusahaan lebih maksimal lagi,” ungkapnya.

Senada juga disampaikan koleganya di Komisi DPRD Provinsi Lampung, Jauharoh. Politisi PKB ini mengungkapkan kunjungan tersebut dalam rangka kaitannya dengan Raperda yang sedang dibahas tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

“Banyak sekali hal-hal yang harus menjadi perhatian. Karena didalam Raperda itu nantinya akan juga diatur soal penempatan Tenaga kerja, jadi apakah tenaga kerja hasil pelatihan dari BLK kita sudah punya kompetensi yang sesuai dengan yang diperlukan di prusahaan2, cukup punya Kwalitas yang siap bersaing atau tidak. Ini tentunya banyak sarana-sarana pendukung yang menjadi perhatian kita dan apa saja indikatornya yang harus dipenuhi dan masih banyak lagi yang harus dievaluasi,” paparnya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung lainnya, Apriliati menambahkan, Disnaker melalui BLK minta penambahan anggaran untuk pembinaan pengawasan dan pelatihan tenaga Kerja.

Karena, kata dia, kondisi mesin dan peralatan juga perlu direvitalisasi. Selain itu, kedepan pelatihan calon tenaga kerja untuk dalam negeri maupun PMI perlu menjadi perhatian yang khusus.

“Kunjungan ini dilakukan dalam rangka proses penyiapan Raperda yang diajukan komisi 5 yaitu masalah ketenaga kerjaan,” jelasnya.

“Soal penambahan anggaran, Ya akan didalami lagi saat RDP pembahasan KUA PPAS APBD perubahan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Lampung, Lukmansya yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Sifa Aini mengapresiasi atas kunjungan Komisi V DPRD Provinsi Lampung ke BLK Provinsi Lampung.

Disampaikannya, kunjungan mereka ke BLK untuk meminta masukan terkait dengan Raperda tentang ketenagakerjaan yang tengah digodok.

“Jadi mereka kemari untuk meminta masukan untuk penyempurnaan Raperda tentang Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Dalam masukannya, lanjut Sifa, pihaknya memberikan masukan salah satunya penempatan para tenaga kerja terlatih dapat jelas regulasinya.

“Artinya jika nanti sudah ada Raperda ini, regulasinya jelas. Bagi mereka sebagai tenaga kerja yang sudah terlatih sudah jelas penempatan kerja di perusahaan-perusahaan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dirinya berharap dengan adanya Raperda itu nantinya bisa menekan angka pengangguran di Provinsi Lampung. “Ya harapannya dengan adanya Raperda ini bisa menekan angka pengangguran. Karena penempatan tenaga kerja yang sudah terlatih di BLK ini terserap maksimal oleh perusahaan,” tukasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *