99 views

Kadinkes Lampura Tersangka Kasus Korupsi BOK 2017-2018

// Pemkab Pasang Badan Siap Beri Pertolongan Hukum //

Lampura – Kejari Lampung Utara akhirnya menetapkan Kepala Dinas Kesehatan dr. Maya Metisa sebagai tersangka dan melakukan penahanan atas kasus korupsi dana alokasi kusus (DAK) nonfisik bantuan oprasional kesehatan (BOK) Tahun Angaran 2017-2018.

Akibat perbuatan tersangka, negara dirugikan sebesar Rp2.110.443.500. Saat ini tersangka dititipkan di Rutan Kelas II B Kotabumi, Lampung Utara.

Kepala Kejari Kotabumi Atik Rusmiyati Ambasari didampingi Kasi Intel Hafiezd dan Kasi Pidsus mengatakan pihaknya sebelumnya telah melakukan pemeriksaan atas adanya dugaan korupsi dalam pengelolaan dana alokasi kusus (DAK) angaran yang bersumber dalam APBN tahun 2017 dan 2018 lalu, sebesar Rp32 miliar.

“Setalah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan serta adanya hasil audit dari BPKP Propinsi Lampung, didapati adanya kerugian negara sebesar Rp2,1 miliar,” ujarnya, kemarin.

Atik menjelaskan modus kasus korupsi tersangka diduga melakukan pemotongan dana bantuan oprasional kesehatan (BOK) sebesar 10% dari besar angaran tersebut yang disalurkan ke puskemas yang ada di Lampung Utara.

Atik belum dapat memastikan adanya keterlibatan oknum lain dalam kasus ini.

“Untuk saat ini kami masih fokus untuk penanganan kasus ini. Dari hasil keterangan diketahui yang melakukan pemotongan dana tersebut hanya tersangka sendiri. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi Pidana Korupsi,” katanya.

Sementara Maya Metissa ketika dikonfirmasi membantah semua tuduhan yang dialamatkan padanya. Ia menegaskan hanya menjadi korban kezaliman. “Saya dizalimi,” katanya sebelum menaiki mobil menuju Rutan Kotabumi

Terpisah, Plt. Bupati Lampura, Budi Utomo, melalui Sekdakab Lampura, Lekok mengaku akan memberikan pertolongan hukum terhadap Kepala Dinas tersebut.
Melalui Kabag Hukum Pemkab Lampura, kata Lekok, akan memberikan pertolongan.

“Malam ini, kita masih membahas itu(pertolongan hukum, Red) terhadap Kadis Kesehatan,” ujar Lekok.

Kendati demikian, pihaknya juga menyerahkan langsung kepada pihak hukum untuk proses penanganan selanjutnya. “Pada perinsifnya kita serahkan kepada hukum. Tapi kita juga, tidak tinggal diam. Pasti ada pembelaan dari Pemkab Lampura, melalui Kabag Hukum kita,” kata Lekok lagi.

Ketika ditanya, kekosongan jabatan di Dinas Kesehatan Lampura, Bang Lekok, sapaan akrabnya mengaku telah men nonaktifkan dr. Maya Mettisa sebagai Kadis Kesehatan Lampura. Dan secepatnya akan menunjuk pelaksana tugas. “Tapi semua itu, tentunya dilaporkan dan dibahas kepada pimpinan dalam hal ini Bupati Lampura,” tegasnya.

Sementara, Kepala Inspektorat Kabupaten Lampura, Mankodri mengatakan, permasalahan yang menerpa dinas kesehatan, pihaknya hanya dapat menunggu proses hukum oleh Kejari Lampura. “Kita sepenuhnya, menyerahkan prosesnya ke hukum. Tentu kita menghormati hukum,” kata Mankodri.

Ia juga menambahkan, untuk jabatan kosong, saat ini tengah dibahas para pimpinan daerah, seperti Bupati, Sekdakab dan unsur pimpinan lainnya.

“Kalau beliau(Maya Mettisa) saat ini sudah di non aktifkan sementara. Hanya menunggu siapa yang akan ditunjuk oleh Bupati untuk di Plt kan,” teranngnya.

Ketika ditanya, sanksi apa yang akan dikenakan oleh Kadis Kesehatan Non aktif dr. Maya Mettisa?, Minak Mankodri sapaan akrabnya ini menegaskan, ketika proses hukum telah berjalan, tentunya dari Insfektorat akan menerapkan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 tentang Pegawai Negri Sipil (ASN) dengan saksi pemecatan secara tidak hormat.

“Tapi dengan satu catatan, hal tersebut sudah ingkrah di Pengadilan, Menyatakan bersangkutan bersalah,” pungkasnya. (dbs)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *