500 views

Jelang Pilkada Serentak 9 Desember, Bawaslu Lamteng Temukan Beberapa Permasalahan Saat Coklit

Editoronline.co.id, Lampung Tengah – Tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak lanjutan telah dimulai kembali pada akhir juni 2020 yang lalu. Pada tanggal 15 Juli hingga 13 Agustus adalah tahapan pencocokan penelitian data pemilih.

Dari hasil pengawasan intens yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, masih banyak ditemukan persoalan yang terjadi pada proses pencocokan dan penilitian (coklit) data pemilih yang dilakukan oleh petugas PPDP (petugas pemutakhiran Data Pemilih).

“Masih banyak kita (Bawaslu) kita temukan persoalan terhadap proses coklit data pemilih oleh PPDP,” kata Edwin Nur, Ketua Divisi Pengawasan Bawaslu Lampung Tengah, Senin (24/8/2020).

Edwin juga mengatakan Pemetaan TPS yang dilakukan KPU Kabupaten Lampung tengah yang kemudian menghasilkan formulir A-KWK (data acuan COKLIT) terkesan asal-asalan.

Terbukti dengan masih banyak ditemukanya pemilih yang tercantum didalam formulir A-KWK tidak sesuai domisili TPS yang sudah ditetapkan oleh KPU kabupaten Lampung Tengah, sehingga itu mempersulit kerja PPDP dalam melaksakan COKLIT.

“Pemetaan TPS oleh KPU juga terkesan asal-asalan dengan masih banyak ditemukannya pemilih yang tercantum dalam A-KWK tidak sesuai domisili TPS sehinhha mempersulit kerja PPDP,” bebernya.

Persolan lainnya, lanjut Edwin, masih ada beberapa pemilih TMS (Tidak Memenuhi Syarat) seperti TNI, POLRI, meninggal dunia dan belum cukup umur juga masuk dalam formulir A-KWK.

“Ini juga masih terdapat anggota TNI, Polri, meninggal dunia bahkan belum cukup umur masuk dalam formulir A-KWK,” ungkapnya.

Dalam mensikapi hal tersebut, pada saat H-5 proses COKLIT akan berakhir, Panwascam se-Kabupaten sudah memberikan saran perbaikan kepada PPK se- Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan perbaikan sesuai dengan yang telah disarankan oleh Bawaslu setempat.

Pada akhirnya setelah proses COKLIT selesai pada tanggal 14 Agustus, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah bersama Panwascam melalukan audit serentak bersama Panwascam se-Kabupaten Lampung Tengah.

Hasil audit Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, PPDP masih banyak menyisakan persoalan. Masih ditemukan 453 rumah tidak dipasang formulir AA.2-KWK (Stiker tanda bahwa rumah tersebut sudah dicoklit) padahal rumah tersebut sudah di COKLIT dan masih ada 37 rumah tidak dicoklit oleh PPDP.

“Pada H-5 akan berakhirnya proses Coklit, seluruh Panwascam telah memberikan saran kepada seluruh PPK untuk melakukan perbaikan. Setelah proses Coklit selesai kita melakukan audit serentak dan kita menemukan banyak persoalan. Kita temukan 453 rumah tidak terpasang formulir AA.2-KWK padahal rumah tersebut sudah di Coklit dan terdapat 37 rumah tidak tercoklit oleh PPDP,” ujarnya.

Oleh sebab itu Panwascam sudah melakukan proses penanganan pelanggaran dan mengklarifikasi PPDP dan saksi-saksi untuk dimintai keterangan.

Sebelum COKLIT dilaksanakan bawaslu Kabupaten Lampung Tengah bersama Panwascam se-Kabupaten Lampung Tengah sudah mengimbau kepada KPU kabupaten Lampung tengah dan PPK se-Kabupaten Lampung Tengah dengan melayangkan surat pencegahan.

Dan tentu ini harus menjadi evaluasi besar untuk KPU Kabupaten Lampung Tengah kedepan agar lebih intens melakukan supervisi dan pengawalan terhadap jajaran dibawahnya.

“Dan Panwascam telah melakukan proses penanganan pelanggaran dan mengklarifikasi PPDP dan saksi-saksi untuk kita mintai keterangan. Padahal sebelum Coklit dilaksanakan kita sudah mengimbau KPU dan seluruh PPK dengan mengirimkan surat pencegahan. Ini tentu menjadi evaluasi besar untuk KPU agar lebih intens lakukan supervisi dan pengawalan jajarannya dibawah,” cetus Edwin.

Terakhir, Bawaslu mengimbau agar pelaksanaan rekapitulasi ditingkat PPS, PPK dan KPU kabupaten nantinya bisa lebih teliti lagi dan menghasilkan data pemilih sementara (DPS) yang terbaik.

Dari DPS tersebut kami mengajak masyarakat untuk dapat memperhatikan dan memberikan saran perbaikan agar seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Tengah yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tidak ada yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap(DPT).

“Kita juga mengimbau agar pelaksanaan rekapitulasi nantinya bisa leboh teliti dan dapat menghasilkan DPS yang terbaik. Dan kami juga mengajak masyarakat untuk dapat berikan saran perbaikan agar masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pemilih tidak ada yang tidak masuk dalam DPT. Salam awas, mari kita jaga hak pilih diseluruh negeri ini,” pungkasnya. (san) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *