74 views

Dukung Penyidikan Kejagung

Ketua DPRD Lampung Timur, Ali Johan Arif mendukung kinerja tim Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksaan para pejabat terkait dalam dugaan korupsi anggaran covid 19 Kabupaten Lampung Timur.

“Saya sebagai Ketua DPRD mendukung proses hukum tersebut, apabila memang ada penyalahgunaan atau korupsi tentu harus ditindaklanjuti, tetapi apabila semua telah dilaksanakan sesuai mekanisme dan aturan sebagaimana mestinya, tentu juga harus distop prosesnya,” ujarnya, belum lama ini.

Wakil ketua tim gugus tugas Covid-19 Lampung Timur ini mengatakan pihaknya, menghormati proses yang tengah dilakukan pihak penegak hukum Jaksa Agung.

Menuutnya, penyidikan tersebut tentu telah melalui berbagai porsedur, sampai saat ini masih berjalan, sebagai lembaga legislatif tentu menghormati proses hukum tersebut.

“Biarkan prosesnya berjalan. Kami dari legislatif sangat mendukung kinerja profesional Tim penegak hukum,” tukasnya.

Sebelumnya, Tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Jumat (7/8), dikabarkan turun ke Lampung Timur (Lamtim) untuk menyelidiki dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Covid-19.

Dalam penyelidikan tersebut, Burhanuddin  mengatakan, Tim Pidsus memerika sejumlah pejabat Lamtim terkait dugaan korupsi dana Covid-19.

“Iya betul ada, pemeriksaannya disini (Kejati Lampung),” ujar Burhanuddin.

Burhanuddin juga membenarkan jika kejaksaan saat ini sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi dana bansos Covid-19.

“Namanya penyelidikan, ini kan mencari. Itu ada informasi kita untuk tindaklanjuti. Apakah di dalam pelaksanaannya itu ada niat jahatnya gak, kalau gak ada niat jahat, tutup. Kalau ada niat jahat, harus dilakukan penindakan,” kata Burhanuddin.

Burhanuddin mengaku telah mendapat atensi dari Presiden RI terkait pendampingan dana covid-19 agar sampai ke tangan masyarakat dan tepat sasaran.

“Kami diminta melakukan pendampingan. Kalau sudah ada pendampingan, diarahkan begini-begini, kemudian ada terjadi kesalahan,” bebernya.

Menurut dia, selama kesalahan hanya terdapat pada bagian administratif, maka pihaknya tidak akan melakukan penindakan.

“Selagi kesalahan itu bersifat administrasi kita gak ada masalah, tapi kalau kejadian itu ada niatan jahat untuk mengambil atau korupsi, ya itu (tegas),” ungkap Burhanuddin.

Informasi yang dihimpun, selain beberapa pejabat dari Dinas Kesehatan Lamtim dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lamtim, Sekretaris Kabupaten Lamtim Syahrudin Putra juga turut dimintai keterangan. (pung)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *