160 views

DPRD mesuji Tolak Raperda Bantuan hukum 

Mesuji-Tidak jelasnya resume tentang Rancangan Bantuan Hukum Bagi Keluarga Miskin yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten mesuji, berakibat pada penolakan persetujuan dari DPRD mesuji melalui Panitia Khusus (pansus) pembahasan raperda tetsebut.

Dikatakan Femi Yusapila Juru bicara Pansus Pansus III tetang penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji Ke PT bank Lampung, dan Raperda Bantuan Hukum untuk keluarga Miskin.

“setelah dilakukan pembahasan ditingkat pansus, maka kami menolak menyetujui raperda tetang Bantuan Hukum keluarga miskin, karena masih banyak klausul yang mesti dilengkapi serta penjelasan tetang klasifikasi keluarga miskin yang akan mendapat bantuan hukum jika raperda ini disahkan, “terang Femi.

Untuk diketahui senin(10/08) DPRD mesuji melakukan rapat paripurna dengan agenda pembahasan persetujan atas empat Raperda yaitu raperda tetang Laporan pertangung jawaban Bupati Mesuji pengunaan Anggaran 2019, Raperda tentang Kabupaten Layak anak, Raperda Tentang Pembagunan kawasan industri kabupaten dan Raperda  perubahan atas Perda nomor 4 tahun 2017,tetang penyertaan Modal Pemerintah Daerah kabupaten Mesuji ke PT bank Lampung.

Menangapi hal ini Bupati Mesuji Saply TH meng-apresisasi atas kerja DPRD mesuji yang telah menyelesaikan pembahsan Empat Raperda.

“setelah mendapat persetujuan DPRD Mesuji maka tahapan selanjutnya adalah kami akan ajukan ke Gubernur Lampung untuk dilakukan Evaluasi,sebelum disahkan menjadi peraturan Daerah, “tandas Saply singkat. (a3)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *