93 views

Camat-Lurah ‘Cueki’ Dewan, Hanafi: Ini Pelecehan Lembaga

Bandarlampung – Lurah dan camat se-Kota Bandarlampung kompak tak menghadiri alias ‘mangkir’ undangan Komisi I DPRD setempat, kemarin. Panggilan itu terkait rapat dengar pendapat (RDP) soal kekisruhan yang kerap terjadi di kota Tapis Berseri.

Setidaknya ada 17 lurah di Bandarlampung yang dipanggil untuk hadir dalam RDP. Yakni Lurah Gulakgalik, Tanjungbaru, Bumiwaras, Sawah Berebes, Tanjungagung, Karang Maritim, dan Waytataan. Lalu Lurah Sukamaju, Sukamenanti, Garuntang, Keteguhan, Gedongair, Campangjaya, Gunungsari, Garuntang, Kotabaru, dan Durianpayung.

Selain para lurah, 20 camat se-Bandarlampung juga diundang. Namun para camat juga cuekin undangan DPRD sehingga tak satupun camat yang hadir.

Diketahui, belakangan heboh adanya upaya pencegahan dari oknum camat atau lurah terhadap para bakal calon kepala daerah (bacalonkada) yang hendak bersosialisasi. Salian itu, warga juga dihebohkan dengan adanya spanduk gelap yang masif beredar dengan mencatut logo KPU dan Bawaslu.

Meskipun mereka tak datang, Ketua Komisi I DPRD Kota Bandarlampung, Hanafi Pulung tetap membuka RDP dengan mendengarkan keterangan dari para komisioner KPU dan Bawaslu setempat.

Dalam kesempatan itu, Hanafi mengaku sangat kecewa dengan para camat dan lurah yang tidak menghadiri undangan. “Ini pelecehan lembaga dewan, sebab yang kita bahas ini sangat penting,” kata Hanafi.

Politisi PDIP ini pun akan melaporkan masalah tersebut kepada pimpinan DPRD. Terkait sanksi terhadap para camat-lurah yang mangkir, Hanafi belum bisa memutuskan. “Nanti setelah kita laporankan baru bisa ketahui apa langkah selanjutnya,” jelasnya.

Meski para camat dan lurah mangkir, Hanafi mengatakan hearing tetap berlanjut dengan mendengarkan pendapat dari KPU dan Bawaslu.

Hasilnya, kata dia, bakal calon kepala daerah diperbolehkan untuk melakukan sosialiasi dan membagikan bantuan untuk warga. Asalkan, masih kata dia, tidak ada ajakan untuk memilih.

“Ya namanya ini kan masih dalam situasi Covid, semua orang pasti perlu bantuan. Jadi jika ada bacalon mau sosialisasi dan bagi-bagi bantuan itu sah-sah saja. Kan masih bacalon, belum calon,” kata dia.

Untuk mengantisipasi terjadinya kekisruhan lagi, pihaknya juga menginstruksikan para Babinsa dan Babinkantibmas untuk stand by di lokasi kerjanya.

“Karena kita lihat video yang beredar itu, tidak ada babinsa atau babinkantibmas yang berada di lokasi. Makanya tadi kita juga tekankan kepada mereka untuk stand by di lokasi kerjanya,” tukasnya.

Selain Hanafi, turut hadir Wakil Ketua Komisi I Hendra Mukri, dan beberapa Anggota Komisi setempat: Isfansa Mahani, Benni HN Mansyur, Robiatul Adawiyah, Fandi Tjandra, Ilham Alawi, dan Sidik Efendi.

Dalam RDP tersebut, legislator menanyai pendapat para penyelenggara pemilu di kota setempat, KPU dan Bawaslu. Terkait banyaknya kekisruhan yang terjadi.

Mulai dari aksi pelarangan sosialisasi bacalonkada oleh oknum aparatur (camat-lurah) hingga adanya spanduk gelap yang mencatut logo KPU-Bawaslu, yang makin masif bertebaran di kota setempat.

Komisioner KPU yang hadir dalam RDP: Fery Triatmojo dan Hamami. Sementara dari lembaga pengawas pemilu yang hadir yaitu Ketua Bawaslu Bandarlampung Candrawansyah dan Aggotanya Yahnu Wiguno. Selain KPU-Bawaslu, turut hadir perwakilan dari Polresta dan Kodim Bandarlampung.

Bawaslu dan KPU menyampaikan belum mengeluarkan pengumuman sebagaimana yang beredar saat ini. Karena tahapan pemilu kepala daerah belum memasuki penetapan calon. (cah)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *