153 views

Beredar Selebaran Gelap

BANDARLAMPUNG – Kontelasi politik kota Bandarlampung jelang pilkada serentak Desember mendatang kian panas. Setelah masifnya larangan sosialisasi balonkada oleh oknum camat dan lurah kota setempat, kemarin beredar selebaran gelap.

Selebaran yang mencantumkan logo KPU dan Bawaslu, serta logo Pemerintah Kota Bandarlampung itu tersebar di beberapa kelurahan di kota setempat.

Selebaran itu diantaranya berisi larangan menerima dan membagikan uang atau sembako dari calon walikota-wakil walikota atau tim sukses. Jika tidak diancam pidana.

“Tadi saya dapat selebaran beginian di rumah,” tulis salah satu warga Bandarlampung di grup pesan whatsapp (WAG).

“Belum tau sapa yang menaruhnya di rumah, ada di bawah pintu. Orang rumah saja tidak ada yang tau siapa yang meletakkannya,” sambung dia.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Bandarlampung, Chandrawansyah mengakui, jika pihaknya mengetahui selebaran atau famplet yang beredar tersebut. “Iya diketahui oleh Bawaslu. Namun, Bawaslu Kota Bandarlamoung, tidak pernah menghalang-halangi orang/lembaga untuk bersosialisasi tentang aturan pemilihan. Siapa tau rakyat Lampung juga ngebantu Bawaslu,” ujar Chandra, kemarin.

Kendati demikian, pihaknya tidak pernah melarang masyarakat yang akan mencalonkan diri untuk bersosialisasi di tengah masyarakat. “Tapi dengan mengedepankan etika berpolitik (tidak menjelek-jelekkan orang lain, membagikan sembako atau barang lainnya). Berikanlah pendidikan politik yangg santun dan menyejukkan di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Terkait aturan sosialiasi, Chandra mengatakan sampai saat ini belum ada calon. Karena pendaftaran di tanggal 4-6 September dan penetapan di tanggal 23 September.

“Dan di tanggal 23 itu sudah ada calon yang telah ditetapkan oleh KPU. Nanti ketika calon sudah ada, ketika ada yang berkampanye (mengajukan kepada pihak kepolisian dan diterbitkan STTP), maka ada unsur pidana bagi yang menghalang-halangi,” jelasnya.

Terkait beredarnya selebaran tersebut, Candra memastikan sampai saat ini pihaknya belum menerbitkan imbauan semacam itu.

“Terkait imbauan atau selebaran nanti kita keluarkan dalam bentuk spanduk di kelurahan. Tapi pasca penetapan calon, kemungkinan baru dibuat. Untuk saat ini kami belum mengeluarkan itu,” kata Candra.

Candra melanjutkan, pihaknya tidak melarang orang untuk mensosialisasikan aturan. Tapi harusnya sesuai prosedur, sesuai Undang-undang tentang kepemiluan yang berlaku.

Candra pun menegaskan, kepada siapapun yang menyebarkan selebaran itu untuk berkoordinasi terlebih dahulu dengan jajaran penyelenggara pemilu.

“Ini tidak sah juga (mencatut logo, red). Kita minta yang mengambil (logilo, red) itu ngobrol dulu, menyampaikan secara resmi. Jadi bisa dikonsep bersama kalau memang diperlukan,” serunya.

Pihaknya pun akan berupaya mencari tahu siapa oknum dibalik pembuatan dan penyebaran selebaran gelap itu. “Kita nanti cari info yang akurat. Tapi prinsipnya, kami tidak melarang orang untuk mensosialisasikan aturan,” ucapnya.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandarlampung Dedy Triadi. Dia pun mengaku tidak tahu menahu, terkait selebaran itu.

Menurut Dedy, KPU kota setempat tidak pernah membuat selebaran semacam itu.

“Subtansinya yang ada di selebaran itu sesuai, imbauannya bagus. Tapi secara etika idealnya semestinya dibahas dulu. Sebab kan mencantumkan logo (KPU, red),” jelasnya.

Dedi juga menyesalkan adanya pamflet atau pun stiker yang isinya larangan bagi masyarakat untuk menerima atau membagikan uang/sembako. Pasalnya, pamflet yang beredar mencamtumkan logo KPU. Namun, tanpa izin bahkan tidak ada ajakan rapat dan konfirmasi terlebih dahulu.

“Kita keberatan, karena tidak pernah diajak bicara dan izin ke KPU. Kalau isi pamfletnya mencantumkan pasal atau dasar hukum sesuai dengan regulasi pengawasan itu ranah Bawaslu, jangan cantumkan logo KPU, karena ini pengertiannya berbeda nanti,” ungkapnya.

Menurutnya, pada saat Bawaslu propinsi Lampung, melakukan monev ke KPU Kota Bandarlampung, dalam rangka pengawasan verifikasi administrasi calon independen (caden) mereka juga keberatan logo Bawaslu dicantumkan dalam selebaran atau famplet tersebut. “Ya kalau soal selebaran atau famplet yang sudah beredar dimasyarakat tersebut, masing-masing lembaga punya kebijakan. Namun, kalau KPU kota tidak tahu soal selebaran ini dan tidak pernah diajak membahas materinya,” tandasnya. (cah)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *