44 views

Proses PHK Tidak Sesuai Dengan Undang Undang Ketenagakerjaan, Para Buruh Didampingi SPSI Datangi Gedung DPRD Lamteng

Editoronline.co.id, Lampung Tengah – Didampingi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Lampung Tengah, para buruh mendatangi Komisi IV DPRD setempat, Senin (20/7/2020).

Kehadiran para buruh yang didampingi DPC SPSI setempat digedung wakil rakyat tersebut diterima langsung oleh I Nyoman Surya dan Rizani Andi Wijaya anggota Komisi IV.

Bukan tanpa sebab para buruh mendatangi wakil rakyat tersebut.Para buruh itu mengadukan nasib yang mereka terima setelah pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh PT. Hamparan Bumi Mas Abadi (HBMA) yang berada di Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram.

Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) SPSI Lampung Tengah, Darul Kutni yang mendampingi para buruh tersebut mengatakan, terdapat 20 orang pekerja yang terkena PHK oleh PT. HBMA menerima pesangon jauh dari ketentuan undang undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“DPC SPSI Lamteng hari ini mengawal kawan kawan pekerja PT. HBMA yang mengalami PHK dengan alasan keadaan Covid. Dan sebenarnya kawan kawan menerima PHK tersebut dengan catatan kompensasi yang diberikan sesuai dengan undang undang yang berlaku, tetapi pesangon yang mereka dapat jauh dari yang ada pada undang undang No 13 Tahun 2003,” kata Darul Kutni kepada awak media.

Lanjutnya, Kutni mengungkapkan jika proses PHK tersebut tidak sesuai dengan undang undang No 13 Tahun 2003.

“Setelah kami amati, proses keputusan PHK yang mereka terima tidak berkesesuaian dengan peraturan yang ada dengan diawali dengan pertemuan pertemuan yang tidak ditandatangani sebagai persetujuan dari serikat pekerja yang ada diperusahaan tersebut. Sehingga kami menganggap proses pembuatan putusan PHK yang diingkrahkan oleh pengadilan hubungan industrialis itu cacat hukumnya.

Berdasarkan hal tersebut, sambung Kutni, kawan kawan pekerja bersama DPC SPSI mengadu kepada Komisi IV DPRD Lampung Tengah dan berharap Komisi IV dapat memberikan rekomendasi meluruskan proses PHK sesuai dengan undang undang No 13 Tahun 2003.

“Oleh sebab itu kami mendatangi Komisi IV karna kami sudah berusaha bepartit keperusahaan tapi ditolak, sudah berusaha meminta ditipartitkan oleh dinas ketenagakerjaan tetapi tidak disetujui. Jadi kami berharap Komisi IV dapat memberikan rekomendasi sehingga proses PHK bisa sesuai dengan undang undang yan berlaku,” ungkapnya.

Sementara itu, I Nyoman Suryana mengatakan akan segera mengadakan rapat komisi untuk mengmbil langkah kedepan dalam menanggapi aduan para buruh tersebut.

“Kami akan mengadakan rapat komisi terlebih dahulu untuk langkah langkah apa yang akan diambil, memanggil perusahaan tersebut atau melakukan sidak langsung,” cetusnya. (san) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *