185 views

Meski Disahkan Jadi Perda, Pansus Beri Catatan LPP APBD 2019

TULANGBAWANG – Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD 2019 Kabupaten Tulangbawang resmi ditetapkan menjadi Perda melalui rapat paripurna, Selasa (21/07/2020).

Meski telah ditetapkan menjadi Perda, Pansus LPP APBD 2019 memberikan beberapa catatan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI.

Catatan Pansus yang dibacakan oleh Hamdi, selaku Sekretaris Pansus LPP APBD 2019 diantaranya, merekomendasikan agar setiap OPD dapat mengembalikan uang temuan BPK RI.

Selain itu, Pansus juga meminta kepada pihak eksekutif untuk dapat memaksimalkan dalam penarikan PAD dari pajak atau restribusi.

“Pada sektor PBB dan BPHTB semestinya PAD Kabupaten Tulangbawang dapat dimaksimalkan sampai mencapai Rp.6 miliar. Hal itu mesti disesuaikan dengan NJOP,” terang Hamdi.

Selain itu, yang menjadi catatan lainya yakni mengenai SOP pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Menggala (RSUDM) dan peningkatan insentif dokter.

Sayangnya, Pansus LPP APBD 2019 tidak menjelaskan OPD mana yang terdapat temuan BPK. Pansus juga tidak membeberkan jumlah temuan BPK RI di Kabupaten Tulangbawang.

Dikonfirmasi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulangbawang, Rustam Effendi, berdasarkan LHP BPK RI terdapat temuan Rp.360 juta. (tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *