549 views

Diduga Gunakan Dokumen Palsu, Partai Golkar Minta Pemenang Lelang Di Anulir

Lampung Barat – Editoronline.co.id

Dugaan adanya perusahaan pemenang lelang yang menggunakan dokumen palsu yang disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar Ismun Zani, dalam Penyampaian Pemandangan Umum fraksi – fraksi DPRD Lambar Terhadap Nota Pengantar Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atas Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019, jadi sorotan.

Tenaga Ahli Fraksi Partai Golkar Lambar Very Partawijaya, mendampingi Ketua Fraksi Partai Golkar Ismun Zani, kepada editoronline.co.id, Kamis (9/7) mengungkapkan, pihaknya mendapat pengaduan dari pihak rekanan yang masuk ke fraksi Golkar.

“Bahwa ada perusahaan peserta lelang di ULP Lambar yang lolos evaluasi, padahal ada berkas yang palsu. Yakni Berkas Perjanjian Sewa Peralatan,” ungkap Very.

Dijelaskan Very, Untuk paket pekerjaan B3/Pembangunan Rumah Paramedis (puskesmas Batu Ketulis 2) dengan Nilai Rp350.000.000, PT Trontonio Jaya Abadi, selaku penyedia alat sudah mengeluarkan surat konfirmasi No :225/SK-PT.TJA/VI/2020. Yang isi nya, setelah di periksa dan di teliti bahwa kami selaku PT. Trontonio Jaya Abadi tidak mengeluarkan / membuat surat perjanjian sewa peralatan dengan Cv. Fhesagi Jaya dengan nomor 159/SP-TJA/XI/2020 Untuk pekerjaan B3/Pembangunan Rumah Paramedis (puskesmas Batu Ketulis.
Surat dari PT Trontonio Jaya Abadi di keluarkan di bandar lampung tgl 15 Juni 2020

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa surat Perjanjian Sewa Peralatan tersebut adalah PALSU.

“Untuk itu kami dari fraksi partai Golkar meminta kepada dinas terkait untuk menganulir hasil lelang tersebut,” ujar Very.

Menanggapi dugaan dokumen palsu yang disampaikan fraksi partai golkar, Kepala Bagian ULP Lambar Hotmuda Simarmata, membantah isu tersebut.
“Siapa yang berani menggunakan dokumen palsu. Kami menyangkal, itu tidak benar, lagian bahasa dia tadi kan diduga. Apalagi kita kan masuk sistem, lewat LPSE melalui elektronik. Jadi semua bisa melihat, tebuka dan transparan,” singkat Hotmuda.

Sementara Bupati Lambar Hi.Parosil Mabsus mengatakan, pihak ULP Lambar telah melakukan tahapan-tahapan lelang sesuai prosedur.
“Terima kasih atas masukan dan sarannya untuk mengevaluasi kinerja ASN pada kantor ULP. Dapat kami jelaskan bahwa, terkait hal tersebut Pokja pemilihan penyedia telah melakukan evaluasi dokumen penawaran sesuai standar pengadaan (SDP) yang terdapat dalam peraturan Menteri PUPR nomor 7 tahun 2019 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia,” ujarnya saat menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Lambar.

“Proses pemilihan penyedia barang atau jasa Lambar melalui Layanan Pengadaan Secara Electronic (LPSE). Dengan demikian dapat diakses oleh berbagai pihak secara terbuka dan transparan,” terangnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Golkar Ismun Zani, dalam sidang paripurna DPRD Lambar meminta Bupati Lambar untuk mengevaluasi kinerja ASN pada Kantor ULP Lambar, karena diduga telah menyalahgunakan wewenang dengan meloloskan peserta lelang menggunakan syarat/berkas dokumen Palsu, dan sudah ditetapkan sebagai pemenang lelang. (Ton)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *