153 views

Bawaslu Bandarlampung Selidiki Pengkoordiniran KK dan e-KTP

BANDARLAMPUNG – Bawaslu Kota Bandarlampung tengah menyelidiki terkait beredarnya surat permintaan Kartu Keluarga (KK) dan e-KTP menjelang berakhirnya tahapan verifikasi faktual dukungan caden.

Seperti diketahui, surat yang beredar di salah satu kelurahan itu meminta warga menyerahkan fotokopi KK, e-KTP milik suami, istri, dan anak yang telah berusia 17 tahun ke atas. Permintaan fotokopi KK dan e-KTP ditujukan untuk pemutakhiran data pemilih calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung

Ketua Bawaslu Bandarlampung  Candrawansah menilai surat edaran tersebut kental bernuansa politis. “Jangan sampai ini alasannya untuk pemutakhiran atau mendapatkan bantuan sosial, ternyata digunakan untuk melengkapi syarat dukungan calon perseorangan,” kata Candrawansah, kemarin.

Diirinya pun langsung memerintahkan jajaran pengawasnya untuk berupaya mencari informasi tambahan terkait beredarnya surat yang diduga berasal dari RT.

“Kita belum mengetahui RT mana, tetapi kami berharap RT-nya jangan membodohi masyarakat. Kalau ini pendataan masyarakat terkait tugas dia sebagai RT, terangkan kepada masyarakat,” tegas Candra.

Sebelumnya Komisioner KPU Bandar Lampung  Feri Triatmojo menyampaikan 30 persen Anggota PPS dan PPK, yang menjadi verifikator dukungan bakal calon perseorangan berasal dari aparatur lingkungan, RT dan Kepala Lingkungan.

Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang, Candrawansah mewanti-wanti masyarakat untuk tidak menyerahkan fotokopi KK dan e-KTP.

“Masyarakat jangan sampai asal menyerahkan e-KTP maupun KK. Jangan takut menanyakan bila diminta untuk mengumpulkan e-KTP maupun KK,” pungkas Candrawansah.

Terpisah, Komisioner KPU Bandarlampung Divisi Pusat Data dan Informasi, Ika Kartika menegaskan pihaknya tidak pernah mengeluarkan surat permintaan fotokopi KK dan e-KTP.

“Itu bukan bersumber dari KPU karena nanti dalam tahapan pelaksanaan Coklit tidak melampirkan fotokopi e-KTP. Tetapi PPDP mendatangi dari rumah ke rumah dan melihat e-KTP, tidak meminta fotokopi,” kata Ika.

Dikatakannya, saat ini KPU Bandar Lampung  melaksanakan tahapan perekrutan PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih). PPDP akan bertugas melakukan coklit (pencocokan dan penelitian) data pemilih secara door to door (dari rumah ke rumah) mulai 15 Juli-13 Agustus mendatang.

“Sementara ini kita masih berdasarkan PKPU Nomor 19, karena ada kewajiban menempelkan stiker A2KWK sebagai bukti pemilih tersebut sudah dicoklit tapi tentunya tetap memperhatikan Protokol Covid-19,” tandasnya. (dbs)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *