302 views

Walikota Herman HN, Setujui 6 Raperda Usulan Inisiatif DPRD Bandarlampung

BANDARLAMPUNG – Walikota Bandarlampung Herman HN menerima dan meyetujui 6 (enam) Rancanagan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif yang diusulkan oleh DPRD Bandarlampung untuk selanjutnya dibahas di tingkat 1 (satu), Kamis (4/6).

Ke-6 Raperda tersebut yaitu Raperda tentang Rukun Tetangga dan Lingkungan usulan Komisi I, Raperda tentang Retribusi pengelolaan limbah cair usulan Komisi II, Raperda tentang Pengelolaan limbah domestik usulan Komisi III, Raperda tentang pengembangan kota layak anak usulan Komisi IV dan Raperda tentang Kesehatan lingkungan serta Raperda tentang Bantuan hukum usulan Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

Sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bandar Lampung, H. Wiyadi. SP. MM itu diawali dengan penyampaian Raperda usul inisiatif oleh masing masing pengusul.

Setelah itu dilanjutkan dengan pemandangan umum fraksi fraksi. Sebanyak delapan fraksi penyampaian pandangannya terhadap keenam Raperda usul inisiatif AKD.

Secara keseluruhan faksi mendukung dan menerima keenam Raperda itu untuk ditetapkan menjadi Raperda usul inisiatif DPRD Kota Bandar Lampung dan untuk segera dibahas bersama dengan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama dan ditetapkan menjadi Perda.

Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi megatakan, usulan enam raperda tersebut sebagai bentuk partisipasi anggota DPRD Bandarlampung dalam memenuhi kewajibanya salah satunya yaitu meyusun prodak hukum.

“Yang tentunya ini merupakan inisiatif teman teman dewan dalam meyerap aspirasi warga Bandarlampung,”Katanya saat ditemui seusai menghadiri Rapat paripurna DPRD setempat, Kamis (4/5).

Menurutnya, meskipun ditengah Covid 19, DPRD tetap menjalankan tugasnya sebagai pembuat produk hukum, yang mana dilihat perda tersebut sangat dibutuhkan sebagai paying hukum masyarakat bandarlampung.

“Kita lihat tadi ada usulan inisiatif komisi 4 yaitu tentang kota layak anak dan juga dari Bapemda tentang perlindungan hukum karena banyak juga masyarakat yang kurang mamapu saat tersandung maslah hukum banyak juga kesulitan mencari pendaping perlindungan hukum, dan juga tadi lingkungan hidup komisi II tentang limbah car dan lain lain itu lah yang kita kerjakan saat ini walaupoun di tengah Covid 19 kita tetap melaksanakan tugas kita,”katanya.

Dilanjutkanya, Sesuia mekanisme bahwa setelah diusulkan oleh pengusul ke enam Raperda tersebut kemudian di paripurnakan.

“Dan tadi kita lihat teman teman anggota DPRD meyepakati ini usulan inisiatif DPRD, langkah berikutnyaadalah sesuai dengan jadwal badan musawara kita pari purna peyampayan pihak eksekutif,”katanya. (edi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *