161 views

Terkait Bantuan Beras Tidak Layak Konsumsi, Ketua Fraksi PKS Sebut Ada Indikasi Kecurangan

Lampung Barat, Editoronline.co.id

Pembagian sembako terhadap masyarakat terdampak virus Corona atau Covid-19 di Kabupaten Lampung Barat, mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Ketua Fraksi PKS Bersatu juga Sekretaris Komisi 3 DPRD Lampung Barat, Nopiyadi, mengatakan pihaknya menemukan beberapa temuan, salah satunya bantuan beras tidak layak konsumsi. Padahal pada penjelasan Pemkab Lambar kepada DPRD, beras yang dimaksud adalah Beras kualitas Premium.

“Kok bisa seperti ini, saya khawatir kalau ini beras dimasak pagi hari, siangnya akan basi,” ucap Nopiyadi, (11/6).

Menurut dia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) LampungBarat telah menganggarkan Rp 8,3 Miliar untuk hal tersebut. Dari total yang disebutkan, 230.000 dialokasikan bantuan sosial berupa 10 kg beras Premium ditambah 4 buah ikan Kaleng, yang diperuntukan bagi 35000 kepala keluarga (KK).

Kata dia, seharusnya beras Standar premium 10 kg yang diserahkan ke setiap Kepala Keluarga (KK) Lampung Barat, realitanya banyak ditemukan kualitas beras medium.

Nopiyadi meminta hal ini diusut Tuntas, karena ada indikasi kecurangan pada bantuan kemanusian di tengah pandemi Covid-19.

“Tidak masuk logika saya anggaran Rp230.000 hanya untuk beras kualitas seperti ini 10 kg untuk satu KK dan 4 buah ikan kaleng, bagaimana cara menghitungnya bisa semahal itu. Kita semua tau beras kualitas premium saat ini saja dibulog Lampung barat RP11.000, tapi kalau kualitas yang dibagikan ini saya yakin masuk beras medium. Mengacu pada maksimal derajat sosohnya tidak sampai 95%, kadar air 14% ini perlu uji leb dulu, dan broken atau bulir patah sampai 25% ini malah lebih banyak. Belum lagi butiran berasnya banyak bergaris ini indikasi beras tidak akan tahan lama disimpan. Kalau dari yang saya temukan dilapangan beras ini harganya mesti jauh lebih rendah” tegasnya.

Rencananya setelah reses DPRD akan panggil pihak terkait. “SALaya akan usulkan dibentuk Pansus untuk mengurai masalah ini agar jelas siapa yang harus bertanggung jawab,” tutup Nopiyadi. (Anton)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *