152 views

Terindikasi Ada Data Titipan BST, Komisi IV DPRD Tuba Crosscheck Data Pada Setiap Kampung

 

TULANGBAWANG – Komisi IV DPRD Kabupaten Tulangbawang melakukan crosscheck langsung Bantuan Sosial Tunai (BST) pada beberapa kampung di Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulangbawang, Rabu (10/06/2020).

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tulangbawang Morisman mengatakan, crosscheck terhadap BST itu dilakukan guna mendapatkan data sesaui by name by address pada masing-masing kampung dan kelurahan di daerah berjuluk sai bumi nengah nyappur.

“Kita banyak mendengar keluhan dari masyarakat berkaitan dengan BST dari Kementrian Sosial. Banyak sekali keluhan berkaitan dengan data karena penyaluran yang tidak tepat sasaran atau salah sasaran,” ujar Morisman saat melakukan kunjungan kerja berkaitan dengan BST di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Rabu (11/06/2020).

Selain itu, lanjut Morisman, pihaknya sebagai wakil rakyat juga banyak menerima keluhan dan laporan dari masyarakat terkait data BST yang terindikasi terdapat intervensi dan titipan dari satu kelompok tertentu.

“Untuk itu kita lakukan kunjungan kerja untuk mengcrosscheck langsung bantuan BST itu pada setiap kampung untuk mengetahui pasti permasalahannya juga untuk mendapatkan data real BST pada masing-masing kampung,” jelasnya.

Pihaknya juga menyesalkan tidak adanya transparansi dari pihak eksekutif Pemkab Tulangbawang melalui Dinas Sosial terkait data BST itu.

“Kita sudah tiga kali memanggil dan melakykan hearing bersama pihak Dinas Sosial berkaitan dengan BST. Namun, Dinas Sosial Tulangbawang hingga saat ini tidak bisa menunjukan data BST sesuai by name by address. Hal ini sangat kami sesalkan,” pungkasnya.

Anggota Komisi IV DPRD Tulangbawang Agus Maranis menambahkan, kunjungan kerja Komisi IV ke kampung kali ini untuk mengetahui data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BST itu dari mana, apakah ada yang usulan dari pemerintah kampung atau tidak.

Kepala Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Yusman mengatakan, terdapat 601 KPM BST di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya. Dari 601 KPM ini dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Non DTKS.

“Sebelumnya kita menerima DTKS dari Dinas Sosial sebagai penerima BST untuk dilakukan verifikasi dan validasi. Namun data terakhir yang keluar sebagai KPM BST merupakan data DTKS dan Non DTKS usulan dari Dinas Sosial dan Kampung,” paparnya.

Ia juga menambahkan, dari 601 KPM BST di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya itu setelah dilakukan pendataan oleh pemerintah kampung, terdapat 40 PKM yang mendapatkan Doble bantuan dari dua program sosial.

“Misalnya dalam satu keluarga, Istri terdaftar sebagai KPM Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) suami masuk sebagai KPM BST. Ada juga suami dan istri sama-sama sebagai penerima BST. Untuk itu proses pencariannya masih kita tunda untuk dan akan kita alihkan kelada warga yang berhak lainya yang belum mendapatkan bantuan,” pungkasnya. (tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *