1.687 views

Kualitas Sembako Beras Tak Pantas, Masyarakat Lambar Minta Diusut Tuntas

Lampung Barat – Tokoh masyarakat, pemerhati dan akademisi Lampung Barat (Lambar) geram, dengan oknum-oknum yang memegang kendali atas kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa ditengah Pandemi Covid-19.

Sikap geramnya tokoh-tokoh itu muncul, setelah adanya pemberitaan yang menyebutkan rendahnya mutu paket sembako beras yang diberikan kepada masyarakat Lampung Barat, untuk penyediaan jejaring pengamanan sosial akibat pandemi virus corona.

Dr. Yunada Arfan, SE.,MM salah satunya. Dirinya merasa geram sekaligus sedih dengan ketidakadilan yang diterima oleh masyarakat Lampung Barat, atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh oknum yang tidak mempunyai rasa memiliki dan cinta pada Lampung Barat.

“Saya sebagai putra asli Lampung Barat melihat berita seperti itu merasa marah sekaligus sedih,”

“Masyarakat disana mendapatkan perlakuan yang tidak sepantasnya, ketidakadilan ini mencoreng nama-nama besar putra-putri Lambar, seakan ini dibiarkan saja tanpa kepedulian,”

“Lalu patut dipertanyakan apa yang dilakukan oleh pejabat setempat, sampai bantuan kepada rakyat seperti ini diberikan dengan kualitas yang tidak pantas, tidak layak,”

“Apakah mereka tidak merasakan penderitaannya rakyat, apakah mereka kenyang karena ambil keuntungan dari hak rakyat yang menjadi tangis bukan kebahagiaan, ini harus segera diluruskan dan dipertanggungjawabkan,” ungkap Yunada kepada Koran Editoronline.co.id, Selasa (9/8/2020).

Lebih jauh, akademisi asal Lampung Barat itu juga menyampaikan, kondisi saat ini dengan adanya pandemi Covid-19, seharusnya bukan menjadi aji mumpung untuk mencari keuntungan.

Tapi mengeluarkan kebijakan, merealisasikannya dengan pertimbangan yang berpihak kepada rakyat. Lalu dalam realisasinya dilakukan secara transparan dan diawasi dengan benar.

“Jangan sampai dari hulu ke hilirnya rusak, jangan sampai karena melihat uang bisa didapatkan secara mudah, lalu mengambil kesempatan dalam kesempitan yang dirasakan oleh rakyat,” ujarnya mengingatkan.

“Saya minta, baik aparat penegak hukum di Kabupaten maupun Provinsi untuk mengusut tuntas akan hal ini. Karena ini tidak bisa dibiarkan. Harus ada langkah-langkah yang nyata untuk memperbaikinya, karena Lampung Barat sekarang ini menjadi ladang yang empuk dalam praktek KKN,” pinta dia.

Yunada juga membidik atas dilakukannya hearing dana Covid-19 oleh DPRD Lambar yang dilakukan secara tertutup. Menurutnya, hal itu menampakkan benang merah akan apa yang ditutupi oleh dua lembaga tersebut (Legislatif dan Eksekutif).

“Pejabat kok macam pagi dele sore tempe, tidak klop dan kontradiktif dari berbagai berita yang ada di media. Artinya sah saja jika masyarakat menduga ada yang tidak beres, sehingga hearing pun tertutup, padahal hal itu melanggar Undang-undang,” jelas Yunada.

Menurutnya, Pemerintah tidak boleh menutupi akses masyarakat untuk memperoleh berbagai informasi. “Dengan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), rakyat punya perlindungan hukum untuk mendapatkan informasi. Ada sanksi bagi Pemerintah kalau tidak terbuka memberikan informasi,” kata Yunada.

“Sanksi bagi badan publik yang menutupi akses informasi berupa sanksi pidana dan atau sanksi denda. Jadi jangan sedikit-sedikit rahasia, sedikit-sedikit tertutup,” lanjutnya.

Senada dengan Yunada Arfan, Mantan Ketua Umum PWI Lambar yang menjabat sebagai Penasehat PWI Lambar, Ismail M. Baki mengatakan, penegak hukum baik daerah maupun provinsi untuk segera memanggil dan memeriksa pihak penyedia barang (beras) dengan mutu yang tidak pantas tersebut.

“Karena diduga ada KKN pada pengadaan barang dan jasa paket sembako tersebut. Beri pelajaran untuk efek jera kepada pengusaha-pengusaha, karena Lampung Barat menjadi salah satu lahan empuk untuk mencari uang haram,” tutur Ismail.

Lanjut, Ismail juga menuturkan, para penegak hukum terkesan bungkam dan tidak berkutik untuk mengungkap adanya KKN di Lampung Barat.

“Yang terlihat saat ini penegak hukum terkesan bungkam dan tidak berkutik, untuk mengungkap adanya KKN di Lambar yang melibatkan pengusaha-pengusaha, inilah pintu masuknya untuk mengungkapnya dan lakukan penangkapan,” imbuhnya.

“Jangan karena Aho merasa besar di Lampung Barat ini dan dia sudah melanglang buana lama, sehingga terjadi pembiaran oleh para penegak hukum,” sambung dia.

Dilanjutkan Ismail, dirinya menyayangkan pengadaan beras oleh Aho Wijaya selaku pihak ketiga penyedia 350 ton beras bantuan untuk masyarakat di Kabupaten Lampung Barat, yang disinyalir dengan kualitas yang tidak pantas.

“Salah satunya tega-teganya Aho ini membeli beras rusak yang sudah tau rusak, menyalurkannya kepada masyarakat sekitar 10 ton, kata dia, itu menurut dia, tetapi kenyataan dilapangan belum tentu, bisa semuanya bahkan bisa lebih dari 10 ton itu,” ucap mantan ketua PWI Lambar ini.

Ismail mengajak masyarakat asli Lampung Barat untuk membuka mata dan telinga, agar praktek KKN di Lampung Barat dapat dicegah, dan ia juga meminta masyarakat untuk ambil andil dalam mengawasi semua bentuk kebijakan yang ada di Lampung Barat.

“Saya merasa warga Lampung Barat, merasa terpanggil, dan merasa miris. Masyarakat Lampung Barat jangan diam dong, masa selalu dibodoh-bodohi terus seperti ini,” sayangnya.

“Jangan karena mempunyai pengaruh besar dan banyak duit, dan masyarakat Lampung Barat seperti ini bisa seenaknya saja. Mereka pasok mulut warga Lampung Barat dengan barang-barang busuk, dengan makanan yang tidak layak dimakan, untuk kepentingan mereka, untuk menambah pundi-pundi kekayaan mereka, miris tidak kita sebagai warga Lampung Barat,” tukas dia.

Menurutnya, jika praktek kecurangan seperti ini dibiarkan terus berlanjut, maka lambat laun Lampung Barat hancur, masyakarat semakin bodoh karena dibodoh-bodohi.

“Jadi sekali lagi saya minta kepada aparat penegak hukum untuk memeriksa Aho ini, jika aparat penegak hukum memang serius. Tapi jika aparat penegak hukum tidak punya nyali, siap-siap, Lampung Barat hancur lebur jadi tahu, rakyatnya tambah bodoh karena dibodoh-bodohi,” pungkasnya. (Ade Irawan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *