50 views

Ini Enam Titik Rawan Pilkada di Provinsi Lampung

Bandarlampung, – Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Fathikhatul Khoiriyah mengkritisi sedikitnya 6 (enam) titik rawan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi Lampung.

Disampaikannya, enam titik rawan tersebut diantaranya ancaman kesehatan bagi penyelenggara pemilu dan masyarakat di masa covid 19, adanya politisasi bansos akibat pandemic covid 19, politik uang, netralitas ASN, kendala jaringan seluler (daerah blankspot) dan minimnya partisipasi masyarakat karena kekhawatiran terhadap covid 19.

“Dampak covid 19 mengakibatkan penurunan kemampuan ekonomi masyarakat sehingga dikhawatirkan membuat masyarakat lebih permisif terhadap politik uang di 8 (delapan) kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada 2020,” terangnya, kemarin.

Untuk mengantisipasi hal itu, lanjut dia, Bawaslu Provinsi Lampung telah mengaktifkan seluruh jajaran pengawas pemilu hingga tingkat desa dan kelurahan untuk Pilkada 2020 secara betahap pertanggal 12-13 Juni 2020 lalu. “Khususnya antisipasi pengawasan verifikasi factual dukungan bakal calon perseorangan oleh jajaran KPU di Kota Bandar Lampung, Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur. Sementara lima kabupaten lainnya yakni Pesawaran, Lampung Selatan, Lampung tengah, Waykanan dan Pesisir Barat tidak memiliki calon perseorangan,” imbuh wanita yang akrab disapa Khoir ini.

Terhadap antisipasi pandemic covid 19, jajaran pengawas pemilu kata Khoir, dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) dan rapid test sebelum melakukan verifikasi factual kepada masyarakat. “Demikian juga pada tahapan pilkada selanjutnya sehingga membantu memberikan rasa aman kepada masyarakat,” lanjutnya.

Lebih lanjut, dalam Pilkada 2020 sedikitnya terdapat 4 (empat) tahapan yang sangat rentan terhadap penyebaran covid 19, dikarenakan tahapan tersebut harus melibatkan penyelenggara pemilu dan masyarakat secara intens. “Empat tahapan tersebut yakni verifiksi factual, pencocokan dan penelitian (Coklit) terhadap daftar pemilih sementara, masa kampanye dan pemungutan suara,” terangnya.

Terkait dana hibah untuk jajaran pengawas pemilu di Kabupaten/kota penyelenggara Pilkada, Ketua Bawaslu menjelaskan tidak ada tambahan dana hibah oleh pemda di 8 (delapan) kabupaten/kota untuk antisipasi Pilkada 2020 di masa covid. “Solusi yang dilakukan Bawaslu antara lain adalah mengoptimalisasi anggaran hibah untuk melengkapi jajaran pengawas pemilu dengan APD dan rapid test. Selain itu juga mengusulkan dana tambahan untuk APD dan rapid test melalui pendanaan APBN,” tukasnya.

Anggota Bawaslu Lampung, Iskardo P Panggar, menambahkan, semua daerah memiliki tingkat kerawanan pilkada dan sesuai konteks dan indikator kerawanan. Untuk konteks sosial Kabupaten Lampung Tengah memiliki tingkat kerawanan sebesar 61,11 persen. “Sedangkan 7 daerah lainnya (yang Pilkada) 44, 44 persen,” terangnya.

Untuk konteks politik, jelas Iskardo, Kota Bandarlampung dan Lampung Selatan memiliki tingkat kerawanan 67,92 persen sedangkan Lamtim 62,89 persen.”Konteks dukungan Infrastruktur yakni Lamteng 70,73 persen. Sedngkan 7 daerah lainnya rata-rata dengan 52 persen,” bebernya.

Konteks pandemi, lanjut Iskardo, posisi pertama yaitu Kota Bandarlampung 58,47 persen, sedangkan 7 daerah lainnya dengan rata-rata 47 persen.

“Untuk pencegahan kita memperkuat koordinasi berupa identifikasi kerawawan setiap daerah yang Pilkada. Koordinasi tersebut dilakukan antar lembaga dan stakeholder, seperti KPU, Kepolisian, Disdukcapil dan pihak terkait lainnya. Salah satunya beberapa waktu lalu Bawaslu melakukan identifikasi kerawanan bencana alam dan daerah blank spot,” pungkasnya. (cah)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *