55 views

Fraksi Gerindra Dukung Raperda Tata Kelola BUMD

Bandarlampung – Percepat pergerakan ekonomi menuju kemandirian keuangan daerah, Fraksi Partai Gerindra Lampung all out dukung rancangan peraturan daerah (raperda) tentang tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Inilah kesempatan pemerintah daerah untuk menggali potensi dari usaha – usaha yang dapat dijadikan sumber pendapatan daerah yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan saat ini untuk menambah sumber pendapatan daerah, banyak sekali potensi daerah yang di nikmati sektro swasta tanpa ada keuntungan sedikitpun untuk daerah. Salah satunya dengan BUMD2 ini bisa menggali potensi sektor swasta agar optimal menjadi pendapatan daerah.” ungkap Sekretaris Fraksi Gerindra, Ikhwan Fadil, Kamis (18/06).

Raperda Tata Kelola BUMD ini, dikatakan Fadil, dimaksudkan untuk memberikan kepastian hokum bagi para investor – investor local, nasional bahkan tingkat dunia untuk berpartisipasi dalam penanaman modal yang dikemudian hari sebagai upaya mendorong keuangan daerah dalam meningkatkan PAD Provinsi Lampung.

Diakui Fadhil, saat ini Provinsi Lampung memang sudah memiliki 3 BUMD, ke depan, Provinsi Lampung harus menambah BUMD guna meningkatkan PAD Provinsi Lampung.

Dalam pengembangan BUMD nantinya, Fadhil mengatakan akan menggunakan dua strategi dimana potensi – potensi daerah yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah dalam upaya peningkatan PAD dari hasil pengelolaan BUMD yang dapat dijadikan dasar pijakan untuk pengembangan BUMD ke depannya. “Potensi – potensi tersebut mencakup dari sektor perdagangan dan jasa, pariwisata, jasa informasi dan komunikasi, hingga sektor pendidikan,” jelas Fadil.

Fraksi Gerindra, dikatakan Fadhil, sangat menginginkan raperda ini mendapatkan prioritas dalam penyelesaiannya untuk segera memberikan kepastian hokum bagi kegiatan pengelolaan BUMD sehingga dapat segera memberikan sumbangsih terhadap PAD pembangunan untuk kemajuan daerah dapat dilaksanakan dengan baik.

“Kita focus peningkatan PAD, tapi terlebih dari itu BUMD ini menjadi instrumen agar capital flight yang selama jni sangat tinggi akan berkurang. kalo capital flight kita rendah pasti ekonomi daerah akan semakin meningkat, tetapi pergerakan ekonomi ini akan menjadi baik jika didukung oleh regulasi aturan yang jelas, selain itu BUMD2 ini dijadikan instrumen untuk menyelamatkan aset kita dan sumber daya alam kita agar tidak menjadi milik pengusaha luar,” jelasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *