18 views

TP PKK Se-Lampung Dukung Gerakan Siger

Bandarlampung – Tim Penggerak PKK 15 kabupaten/kota se-Lampung mendukung Gerakan Siger yang dicanangkan Ketua TP PKK Provinsi Lampung Riana Sari Arinal.

Dukungan akan melakukan gerakan Siger (Saatnya Kita Bergerak untuk Rakyat yang Membutuhkan) itu disampaikan para ketua TP PKK 15 kabupaten/kota saat video conference yang diadakan TP PKK Lampung di ruang teleconference Diskominfo Lampung, belum lama ini. Turut hadir pada rapat yang dipimpin Riana Sari Arinal itu para pengurus TP PKK Provinsi Lampung.

“Pemerintah sudah berbuat. Namun tentunya belum menyentuh semua masyarakat karena keterbatasan. Saya sangat menyadari betapa banyak masyarakat yang terkena dampak covid-19. Maka itu, saya mengajak mari kita bergandengan tangan untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak covid-19. Saya mengajak untuk menjalankan program Siger,” kata Riana Sari Arinal.

Ia mengajak semua TP PKK dan semua stakeholder bersinergi membantu masyarakat yang terkena dampak covid-19. ‘Saya ingin kita bersinergi membantu masy yang terkena dampak covid-19,” tuturnya.

Lebih lanjut, Riana menjelaskan akibat pandemi covid-19 banyak kegiatan organisasi tidak terlaksana. “Kalau di PKK sesuai arahan Ketua Umum agar kegiatan tidak prioritas dialihkan untuk penanganan covid-19,” ujar Istri Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat video conference.

Atas hal itu, TP PKK Lampung telah mengembalikan anggaran ke Pemprov Lampung. Lalu dikembalikan dalam bentuk sembako sebanyak 2250 paket sembako. “Ini akan saya berikan ke kabupaten/kota masing-masing sebanyak 150 paket. Insyaallah akan kami bagikan sebelum idul fitri (ke TP PKK kabupaten/kota),” kata Riana.

Untuk itu, Riana meminta seluruh Ketua TP PKK kabupaten/kota untuk mendata penerima bantuan. Adapun syaratnya, menurut Riana agar dapat mengutamakan warga yang belum mendapat bantuan dari bansos lainnya.

“Yang belum dapat bantuan sembako dari bansos lainnya agar tidak tumpang tindih. Bisa mereka yang kehilangan mata pencaharian, yang belum terdata oleh perangkat pemerintah dengan kriteria miskin, lansia, disabilitas,” jelasnya. (dbs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *