26 views

THR PNS Rp70 M Cair Jumat

Bandarlampung – Pemerintah Provinsi Lampung siap menggelontorkan anggaran kurang lebih sebesar Rp70 miliar untuk tunjangan hari raya (THR) Idulfitri 1441H/2020M. THR akan diberikan kepada sekitar 15 ribuan orang pegawai negeri sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung pada Jumat (15/5).

 

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengatakan bahwa pada prinsipnya pembayaran THR harus sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Daerah harus tunduk dan patuh mengikutinya.

 

“Intinya kita tidak akan keluar dari kebijakan pusat. Tapi yang jelas kita pasti tunduk dengan aturan yang dikeluarkan oleh pusat. Kita usahakan sesuai dengan ketentuan (untuk pencairannya, red),” kata Fahrizal Darminto, kemarin.

 

Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Minhairin mengatakan bahwa pihaknya menunggu arahan dan petunjuk teknis dari pusat.

 

Ia mengatakan bahwa dirinya siap mengikuti aturan dari pemerintah pusat. “Anggarannya sekitar Rp. 70 miliar untuk THR. Ada sekitar 15 ribuan orang PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung,” katanya.

 

Sementara itu dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri dan pensiunan akan segera cair maksimal Jumat (15/5).

 

Secara nasional jumlah THR yang akan diberikan yaitu untuk ASN Pusat, TNI, Polri sebesar Rp6,775 triliun, untuk pensiunan Rp8,708 triliun, ASN Daerah Rp13,898 triliun.

 

THR hanya akan diberikan kepada pelaksana, seluruh TNI, Polri, hakim dan hakim agung yang setara dengan jabatan di bawah eselon II.

 

Pejabat eselon I dan II atau jabatan fungsional yang setara dengan eselon I dan II serta para pejabat negara tidak mendapatkan THR. Keputusan pencairan THR ASN tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor: S-343/MK/.02/2020 yang ditujukan kepada Menteri PAN-RB. (dbs)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *