28 views

SIMPUL Tuding Dinsos Lamteng Lakukan Praktek Mal-Adminsitrasi

Editoronline.co.Lampung Tengah–Carut marutnya penerima bantuan tunai Rp 600 ribu dari Kementrian sosial (Kemensos) Republik Indonesi (RI) di Lampung Tengah, diduga karena adanya indikasi penggunaan data lama yang dilakukan oleh Dinas Sosial setempat.

Serikat Mahasiswa dan Pemuda Lampung (SIMPUL) menuding Dinas Sosial Lamteng telah melakukan prakter mal-administrasi.

Ketua Simpul, Rosim Nyerupa mengatakan pemerintah Kabupaten Lamteng dalam hal ini Dinsos memakai data lama terkait penerimaan bantuan dari Kemensos.

Ia menjelaskan peran Dinas Sosial sebagaimana termaktub di dalam Pasal 6 Permensos 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dimana Pendataan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dilaksanakan oleh dinas/instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang sosial.

“Pengelolaan dan penyajian data merupakan kegiatan pemeriksaaan data dan dokumen, pembersihan data, pemeringkatan data, pembuatan daftar dan tabulasi data serta penyajian data,”paparnya

Sementara untuk warga non DTKS maka proses pengajuan dilakukan oleh RT/RW untuk diverifikasi dan divalidasi oleh pemerintah daerah kemudian diverifikasi dan divalidasi untuk ditetapkan menjadi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) oleh Pemerintah .

Pedoman umum verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu merupakan acuan bagi pemerintah pusat dan daerah agar data penerima program valid, tepat sasaran, tepat waktu.

Mekanisme Verifikasi dan Validasi Data kepada penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan tahapan yang tercantum di dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a – g Permensos No. 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum verifikasi dan Validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.

“Selanjutnya, monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengamati perkembangan dan kemajuan pelaksanaan tahapan verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di daerah. Terutama Monitoring dan pelaksanaan kunjungan ke rumah tangga,”imbuhnya

Pengecekan ke lapangan membuat data penerima bansos lebih akurat apakah sudah sesuai dengan kriteria masyarakat miskin dan tidak mampu atau masyarakat yang terdampak covid-19

Dinas sosial lanjut Rosim yang memiliki kewenangan untuk melakukan pendataan DTKS terkesan tidak serius dan kurang cermat. Tidak seharusnya Dinas Sosial mengkambinghitamkan Pemerintah Desa dengan dalih ditahun 2019 Dinas Sosial sudah melakukan Sosialisasi dan Bimbingan teknis (BIMTEK) kekecamatan yang dihadiri oleh kakam dan lurah untuk melatih operator kampung dalam hal inputing data Kemiskinan.

Kemudian, setiap harinya Dinas Sosial selalu siap melayani operator kampung yang terkendala dalam penginputan data kemiskinan akan tetapi hanya 40% dari 311 kampung dan kelurahan yang sudah melakukan verifikasi dan validasi pendataan.

“Timbul sebuah pertanyaan Ada Apa dengan Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial ? Kenapa Persentase Penginputan data Kemiskinan Di Lampung Tengah hanya 40%? Apakah Dinas Sosial telah melakukan tahapan Verifikasi dan Validasi Data, Monitoring dan evaluasi terutama Monitoring dan pelaksanaan kunjungan ke lapangan?”tanya Rosim

Menurutnya, apabila terjadi pembiaran, tidak adanya transparansi data, perbaikan data, dan pemecahahan masalah terhadap
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Non-DTKS) yang akan diajukan menjadi DTKS maka patut diduga Dinas Sosial melakukan praktek mal-administrasi dan dapat di laporkan ke Ombudsman.

“Dapat disimpulkan pemerintah kabupaten Lampung tengah dalam hal ini dinas sosial memakai data lama sehingga mengindikasikan kabupaten Lampung tengah merupakan kabupaten yang tidak melakukan pembaharuan DTKS,”ujarnya

Untuk diketahui, pemerintah pusat melalui berbagai himbauan dan kebijakan telah berupaya kerja keras dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. Selain itu, Slsolusi yang dihadirkan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi dalam rangka mencegah dampak pandemi dibidang perekonomian melalui berbagai bantuan sosial seperti bantuan sembako dan bantuan sosial tunai dinilai tepat dan dianggap sangat membantu masyarakat khususnya masyarakat kelas menengah kebawah.

Belum lama ini, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyalurkan bantuan sosial tunai sebesar 600. 000, 00 kepada masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Sosial, Juliari P Batubara bahwa bantuan sosial tunai dan bantuan sembako harus selesai sebelum hari raya idul fitri, Hal ini merupakan intruksi Presiden Joko Widodo. Pemerintah menargetkan bantuan sosial tunai dapat tersalurkan untuk sembilan juta kepala keluarga yang belum menerima bantuan apapun. Bantuan ini merupakan salah satu upaya meminimalisasi dampak pandemi virus Covid-19 ditanah air.

Dinas Sosial Provinsi Lampung telah melakukan rekapitulasi penerima bantuan sosial sebanyak 330.007 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota mencapai RP. 594.012.600.000,-. Diantara Kabupaten/Kota lainnya, Lampung Tengah tercatat sebanyak 35.011 Kepala Keluarga (KK) sebesar Rp. 54.819.000.000,-.

Setelah Bantuan sosial tunai 600 ribu disalurkan kepada penerima bantuan di Lampung Tengah menuai polemik ditengah masyarakat yang bermunculan. Hal ini disebabkan data penerima yang keluar dianggap acak-acakan dan tidak tepat sasaran. Beragam komentar ditengah masyarakat bermunculan baik dalam sebuah diskusi maupun dimedia sosial seperti facebook, Bahkan ada RT yang mendata bertanya-tanya, Kenapa data yang keluar tidak sesuai dengan data warga yang mereka dijukan ?.

Setelah menelisik dari berbagai sumber, Sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Sosial bahwa bantuan sosial tunai 600 ribu ini diberikan kepada masyarakat terdampak baik yang sudah ada atau belum masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kemensos.

Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial diberikan keleluasaan untuk mengajukan penerima bantuan tersebut, Dengan kata lain, Pemerintah Daerah (Dinsos) diberikan kuota jumlah penerima bagi tiap daerah Kabupaten/Kota. Pemberian kuota ini berdasarkan jumlah DTKS, Populasi dan kemiskinannya, Jadi Kuota (red-mungkin tambahan) yang diberikan Kementerian Sosial itu melebihi data DTKS yang mereka miliki. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah diberikan kebebasan untuk mengusulkan siapa saja yang berhak menerima bantuan tersebut mengacu kepada DTKS karena daerah lah yang memahami fakta dilapangan seperti apa.

Perlu diketahui, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan warga yang sudah tercatat di Kementerian Sosial sebagai warga miskin atau miskin lama yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah. Sedangkan non-DTKS merupakan warga yang terdampak Covid-19 yang berpotensi menjadi warga miskin baru. Kita mencermati, Kedua data tersebut tentunya berdasarkan hasil pendataan RT yang kemudian diserahkan kepada Kepala Desa/Lurah, Setelah dilakukan

Carut marutnya penerima bantuan ini sebelumnya telah di soroti oleh SIMPUL. Diberitakan sebelumnya , silangsingkarut itu dapat dilihat dalam data penerima yang ada di Kecamatan Gunungsugih.

Sebagai contoh, Dalam daftar penerima di Kelurahan Gunungsugih Raya terdapat warga yang beralamatkan di Komering Agung, Begitu juga data penerima di Kelurahan Komering Agung terdapat warga yang beralamatkan Komering Putih.

“Kelurahan Gunungsugih Raya misalkan, ada nama Mulyono tertulis alamatnya Komering Agung Dusun 02 RT 01 tapi masuk di Kelurahan Gunungsugih Raya. Kemudian belum lagi jumlah lingkungan yang ada di Kelurahan Komering Agung yang seharusnya ada 5 lingkungan, tetapi didata penerima terdapat 10 lingkungan,”kata Ketua Simpul Rosim Nyerupa

Disamping itu, setelah dilakukan pendataan ulang oleh Kepala Lingkungan untuk registrasi kelengkapan calon penerima dilingkungan 2 Kelurahan Komering Agung ternyata 3 orang penerima yang ada didalam data tidak ditemukan dan bukan warga setempat. Begitu juga di lingkungan 1, dari 5 orang penerima sebagaimana tertulis didalam data hanya 1 orang yang berada/berdomisili di lingkungan setempat dan 4 orang lainnya bukan warga lingkungan 1.

Diketahui jumlah data penerima bantuan sosial tunai 600 di Kelurahan Komering Agung sebanyak 154 KK dengan rincian 98 KK dari DTKS dan 56 KK dari Non DTKS.

Dengan berbagai temuan dilapangan tersebut, jika dicermati, data yang ada di Dinas Sosial Lampung Tengah acak-acakan alias amburadul.”Kita sangat menyayangkan hal ini terjadi, Padahal sebelumnya Kementerian Sosial jelas telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah sebelum bantuan itu disalurkan. Semustinya Raport merah tahun 2019 dari Ombudsman Lampung menjadi motivasi untuk melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Namun silangsingkarut data penerima Bansos Covid-19 hari ini adalah jawaban atas kinerja Kepala Dinas Sosial Lampung Tengah yang patut di evaluasi. Kita juga mendesak DPRD untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial terkait masalah ini,”pungkasnya (san)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *