88 views

SIKK-HAM Temukan Indikasi Bancakan Miliaran Rupiah Anggaran DPRD Tuba Tahun 2019

TULANGBAWANG – Anggaran Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulangbawang Tahun Anggaran (TA) 2019 diduga menjadi Bancakan secara berjama’ah oleh oknum Sekretariat DPRD dan oknum Anggota DPRD Tulangbawang.

Berdasarkan data yang dhimpun Sentral Investigasi Korupsi Akuntabilitas dan Hak Azazi Manusia (SIKK-HAM), diketahui telah terjadi kebocoran anggaran yang ditafsir mencapai miliaran rupiah.

Menurut Direktur Cabang SIKK-HAM Kabupaten Tulangbawang, Junaidi Arsad, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh lembaganya terjadi kebocoran anggaan pada sekertariat DPRD Tulangbawang tahun 2019.

Diantaranya yakni, anggaran publikasi dan belanja koran yang dikalkulasikan sebesar Rp. 2.842.880.000, anggaran makan minum rapat sebesar Rp.1.354.880.000, anggaran belanja makan minum tamu, sebesar Rp. 1.298.000.000, dan anggaran belanja pembuatan Pin simbol anggota DPRD Tulangbawang yang dianggarakan sebesar Rp. 260.000.000.

“Mengenai anggaran publikasi dan belanja koran, pada belanja kegiatan surat kabar harian diperuntukkan sebanyak 150.560 eksemplar pertahun, sementara untuk koran mingguan sebanyak 103.040 eksemplar per tahun, sedangkan pada anggaran publikasi dan dokumentasi kegiatan ada penambahan sebesar Rp. 250.000.000,” papar Junaidi Arsad, Minggu (10/05/2020).

Namun, lanjut Junaidi, yang menjadi persoalan, meski telah dianggarkan miliaran rupiah mengapa langganan koran yang sudah dianggarkan masih juga tidak dibayarkan dan masih menyisakan hutang selama 8 bulan kepada seluruh media yang sudah berlangganan, sementara dana pada kegiatan tersebut sudah dicairkan.

Selanjutnya, ada anggaran makan minum rapat. Sekretariat DPRD Tulangbawang menganggarkan atau mengalokasikan sebanyak 37.230 kotak snack dengan harga Rp.16.000 per kotak dan 18.980 kotak nasi dengan harga Rp.40.000 per kotak.

“Berdasarkan hasil investigasi didapatkan informasi bahwa, harga snack hanya dipesan dengan harga Rp. 7.500 per kotak dan harga nasi dipesan hanya dengan harga Rp. 20.000 per kotak, artinya ada mark up harga pada makan minum rapat tersebut,” jelasnya.

Ia juga mengutarakan telah terjadi mark up yang sama pada anggaran untuk makan minum tamu dikediaman rumah Dinas pimpinan DPRD Kabupaten Tulangbawang dan rapat makan minum khusus.

Selain itu, ditemukan juga pembohongan publik dan kerugian negara pada pengadaan Pin berlogo DPRD Tulangbawang yang diperuntukan bagi 40 Anggota DPRD Tulangbawang periode 2019 – 2024.

Ia membeberkan, Sekretariat DPRD mengangarkan sebesar Rp.260.000.000 yang semestinya diperuntukkan untuk membeli Pin terbuat dari emas 24 karat, masing-masing 10 gram, akan tetapi hanya diberikan pin imitasi dengan harga Rp.500.000 unit, yang dipesan pada salah satu toko emas yang ada di kota Bandarlampung, oleh salah satu oknum anggota DPRD Tulangbawang.

“Dengan terbongkarnya kebobrokan pengelolaan anggaran DPRD Tulangbawang, diharapkan masyarakat dapat memahami dan sadar, bahwa ada penjahat anggaran di sekretariat DPRD Tulangbawang yang selama ini menggerogoti semua anggaran kegiatan yang ada di Sekertariat DPRD Tulangbawang,” ungkap Junaidi Arsad.

Pihaknya juga menilai bahwa anggota DPRD Tulangbawang yang seyogyanya selaku pengawas anggaran tidak melaksanakan tugas fungsinya selaku pengawas anggaran.

Ada indikasi juga, hak-haknya para anggota DPRD Tulangbawang yang semestinya diterima mereka, menjadi raib dibancak oleh oknum ASN dan Oknum Anggota DPRD Tulangbawang.

“Untuk itu saya atas nama Direktur Cabang SIKK-HAM Kabupaten Tulangbawang, meminta kepada aparat penegak hukum (APH) untuk dapat mengusut tuntas dugaan kerugian negara yang mencapai miliaran rupiah. Dalam waktu dekat ini, saya bersama rekan-rekan juga akan melaporkan temuan ini kepada APH,” tegasnya. (tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *