32 views

SIKK-HAM Kupas Sengkarut Pengelolaan Keuangan Sekertariat DPRD Tuba

TULANGBAWANG – Lembaga Sentral Investigasi Akuntabilitas Korupsi dan Hak Azazi (SIKK-HAM) kembali menemukan kejanggalan pada Anggaran Perubahan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tulangbawang Tahun Anggaran (TA) 2019 sebesar Rp.7,5 miliar.

 

Direktur Cabang SIKK-HAM Kabupaten Tulangbawang Junaidi Arsad mengatakan, anggaran dengan kode rekening 4.01.4.01.04.01 tentang program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan belanja barang dan jasa, sebesar Rp. 7.042.600.000,- dengan kode rekening 4.01.4.01.04.01.19.5.2.2 itu tidak jelas keperuntukannya, serta terindikasi dicairkan pada bulan Januari Tahun 2020.

Padahal, menurut Junaidi, hal itu bertentangan dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, pasal 4 ayat 1, keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan azaz keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Junaidi menilai anggaran tambahan pada sekertariat DPRD melalui APBD Perubahan 2019 itu terindikasi adanya keterlibatan pihak Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Tulangbawang, dalam proses pencarian anggaran tersebut.

“Pada APBD Perubahan Sekretariat DPRD mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp. 7,5 miliar, yang diperuntukkan pada belanja langsung itu tidak jelas penggunaannya dan terindikasi terjadi penyelewengan anggaran,” jelasnya, Senin (11/05/2020).

Padahal menurutnya, berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian / pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, dan / atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Sedangkan, lanjutnya, pada kegiatan workshop anggota DPRD Periode 2019 – 2024, yang dilaksanakan bulan Desember 2019 yang dilaksanakan di Hotel Bukit Randu Bandar Lampung, dalam kegiatan tersebut menggunakan dana talangan, dikarenakan dananya baru dapat dicairkan di bulan Januari Tahun 2020, bahkan insentif anggota dewan dalam workshop tersebut tidak diberikan, padahal anggarannya sebesar Rp.532.956.000.

Ia menilai, terjadi sengkarut dalam pengelolaan anggaran di Sekretariat DPRD Tulangbawang dan sudah menjadi rahasia umum, dimana tata kelola keuangan itu tidak taat pada peraturan perundang-undangan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan, serta ketidakpatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang tidak seharusnya dilakukan dengan ketidakwajaran dan profesional.

“Salah satu contoh lain pada item kegiatan yang diduga bermasalah yakni kegiatan Medical Cek Up untuk anggota DPRD sebesar Rp.275.000.000, yang semestinya dilaksanakan sekali dalam setahun. Namun hal itu tidak dilaksanakan, tetapi dananya dicairkan,” ungkap Junaidi Arsad.

 

Sementara tidak ada yang dapat dikonfirmasi berkaitan dengan dugaan sengkarut pengelolaan keuangan pada sekertariat DPRD Tulangbawang. Sekwan Hariyanto enggan berkomentar karena dirinya baru menjabat sebagai Sekwan pada tahun 2020. (tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *