42 views

SIKK-HAM Ikut Sikapi Sengkarut Pengelolaan Keuangan Sekertariat DPRD Tuba

TULANGBAWANG – Lembaga Sentral Investigasi Akuntabilitas Korupsi dan Hak Azazi Manusia (SIKK-HAM) Kabupaten Tulangbawang ikut menyikapi terkait sengkarut pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD Tulangbawang yang mengakibatkan hingga terseretnya salah satu Unsur Pimpinan DPRD Tulangbawang ke Polda Lampung.

Direktur Cabang SIKK-HAM Kabupaten Tulangbawang Junaidi Arsad mengatakan, pihaknya mendesak Polda Lampung untuk dapat segera menuntaskan polemik atas laporan dugaan tipu gelap (Pasal 378) yang menyangkut unsur pimpinan DPRD.

“Kami masyarakat tidak punya kepentingan terhadap polemik yang terjadi antara FW (pelapor) dan MSH selaku unsur pimpinan DPRD Tulangbawang, akan tetapi kami hanya ingin mengetahui kebenaran sesungguhnya. Sehingga apabila benar terjadi hal sedemikian itu, pertanyaan kami, terhadap persoalan terkait dengan dana talangan pada Sekretariat DPRD Tulangbawang tersebut, lalu dimana dana APBDnya, tahun 2017, 2018 dan 2019,” jelas Junaidi Arsad.

Junaidi juga mempertanyakan pembuatan laporan pertanggungjawabannya atas kegiatan-kegiatan di sekretariat DPRD Tulangbawang atas adanya pengajuan pinjaman kepada pihak swasta untuk operasional DPRD Tulangbawang.

“Satu contoh yang menjadi salah satu persoalan pada Tahun 2017 berdasarkan Audit BPK RI, yang dilaksanakan pada bulan April 2018 ditemukan adanya perjalanan dinas fiktif dan kelebihan dalam pembayaran perjalanan dinas, sebesar Rp.265 juta. Selain itu ada kelebihan dalam pembayaran dana Tunjangan Kinerja Insentif (TKI), tunjangan transportasi pimpinan dan anggota DPRD, serta dana Reses sebesar Rp. 1,2 miliar, dengan total anggaran keseluruhan, antara perjalanan dinas fiktif tunjangan-tunjangan tersebut sebesar Rp. 1,5 miliar dan diperintahkan BPK RI untuk dikembalikan pada kas daerah atau negara, akan tetapi sampai dengan hari ini, belum juga dikembalikan ke negara,” ungkapnya.

Kemudian pada Tahun 2018 Sekretariat DPRD mendapatkan anggaran yang tidak jauh berbeda dengan Tahun 2017, karena pada tahun 2018 tersebut Pemerintah dan DPRD gagal mencapai kata sepakat dalam mengesahkan APBD-P Tahun 2018.

“Pada tahun 2018 di Sekretariat DPRD, menyisakan satu persoalan lagi, karena pada saat habis waktu penetapan APBD-P 2018 kegiaatan Reses tidak dapat dilaksanakan, maka anggaran sebesar Rp.1,7 miliar harus dikembalikan kepada kas negara atau daerah,” tambahnya.

Akan tetapi, Lanjut Junaidi, anggaran tersebut bukannya dikembalikan melainkan tetap dicairkan dan diduga kuat dibagi-bagikan ke seluruh anggota DPRD Tulangbawang.

“Untuk itu kami SIKK-HAM, akan mendorong dengan cara menuntut secara terbuka, agar masyarakat Tulangbawang mengetahui sengkarut pengelolaan keuangan sekretariat wakil rakyat Tulangbawang,” tutupnya.(tri)

Keterangan Sekertaris Dewan DPRD Tulangbawang:
Sekwan 2018 sd 2019 (Badrudin)
sekwan 2016 sd 2018.  (Pohan Alam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *