37 views

Selisih 24.500, Bansos Lamtim Indikasi Markup

Lamtim – Bantuan pemerintah kabupaten (Pemkab) Lampung Timur (Lamtim) untuk keluarga pra sejahtera dalam ragka taggap darurat Covid-19 dinilai sarat indikasi markup. Tak tanggung, jumlah indikasi markup bernilai miliaran rupiah per kali bantuan turun tiap bulan.

Koordinator Komite Aksi Kawal Program Presiden, Herri Usman dalam rilis yang diterima redaksi, kemarin, mengatakan bahwa pihaknya melihat adanya dugaan korupsi anggaran. Dimana dari total bantuan yang diterima tiap kepala keluarga (KK) tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah yaitu sebesar Rp. 150.000,-.

Seperti diketahui, Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari menghadiri pelaksanaan launching Bantuan Sembako Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di Aula Gedung Desa Sukadana Illir. Bantuan Pemerintah Lampung Timur ini, untuk keluarga pra sejahtera senilai 150.000/KK dengan rincian sebagai berikut: 10 kg beras, 8 butir telur, 4 bungkus mie instan, 450 ml minyak goreng, dalam rangka tanggap darurat covid 19. Bantuan sosial mencapai 82. 023 KK, warga yang menerima ini adalah warga yang belum pernah mendapatkan bantuan baik itu dari PKH maupun dari BPNT/Program Sembako.

Sementara dari hasil penelusuran di kecamatan Nabung dan Batang Hari yakni warung milik warga anggaran Rp 150 ribu terjadi sisa atau selisih anggaran. Seperti Beras 10 Kg (1 kg @ Rp. 9.500,- x 10 kg = Rp. 95.000,-); Telur 8 butir/ ½ kg (1 kg @ Rp. 22.000,-) = Rp. 12.000,- ; Supermi 4 bungkus (1 buah @ Rp. 2.500,-) = Rp. 10.000,-; Sarden Rp. 3.500,-; Minyak goreng 450 ml Rp. 5.000,- .

Jadi, lanjut dia, Nilai Bantuan Sosial Rp. 150.000 – Rp. 125.500,- = Rp. 24.500 (selisih). Bila dikalikan jumlah keluarga penerima bantuan: Rp. 82.023 kk (penerima bantuan) x 24.500 (selisih) = Rp. 2.009.563.500,- (selisih persatu kali bantuan/bulan). “Kemana Selisih Anggaran ini,itu selisihnya banyak sekali. Disituasi bencana seperti ini harus kita sadar dan malu lah,” ujarnya.

Menurutnya, program kegiatan dalam rangka tanggap darurat covid-19 di Lampung Timur yang mencapai kurang lebih 29 Milyar, terdiri dari Rp 12,8 M untuk belanja alat kesehatan maka besar indikasi ada dugaan penyimpangan anggaran dengan melihat hasil selisih tersebut.

Merujuk Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan: (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar; (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

‘Keadaan tertentu’ yang dimaksud adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.

” Pak presiden sendiri sudah wanti-wanti agar dana penanganan Covid-19 tidak dikorupsi. Bagi yang korupsi langsung berusuan dengan aparat hukum,” tegasnya

Maka itu dalam Tindak Pidana Korupsi yang tertuang dalam pasal 41 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang Undang ini telah mengamanahkan secara tegas kepada masyarakat agar kiranya berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Untuk itu, pihakya meminta DPRD Lampung Timur dan Aparat Hukum untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan anggaran bansos Covid 19.2 Menstop PT MJM menjadi Suplier Bansos Covid 19 di Kabupaten Lampung Timur.

Selain itu, meminta Pemda Lampung Timur memanggil dan memeriksa PT MJM sebagai Suplier Bansos Covid 19. Lebih lanjut, pihaknya berharap untuk Bansos Covid 19 menggunakan Produksen Padi Lokal dan Peternak Ayam Telur Lokal dalam program bantuan sosial ini, agar barang pangan yang didapat lebih banyak dan menghidupkan ekonomi kampung

“Dan kami berharap Tim Pengawas (timwas) percepatan penanggulangan covid 19 Lampung Timur, sungguh-sungguh bekerja untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan anggaran bansos Covid 19,” pungkasnya .

Dilain pihak Pada saat Rapat Dengar Pendapat antara Timwas penanggulangan covid dengan gugus tugas penanganan covid Lamtim beberapa waktu lalu hal senada ditanyakan oleh Ariyan Putra Mega dari fraksi golkar soal selisih harga sarden yang menurut Arian dari hasil penelusurannya di toko harganya hanya 2000 sampai 2500 saja perkaleng, dijawab oleh kadis sosial bahwa barang barang tersebut selain beras dan telur dikenakan pajak, dan itu langsung dibantah kembali oleh Ariyan dengan mengatakan bahwa setaunya untuk bansos tidak ada pajak. (rls/pung/tak)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *