40 views

Politisasi Bansos, Petahana Terancam

// Lima Daerah Terindikasi Politisasi Bansos Covid-19 //

Bandarlampung – Sejumlah petahana di Lampung tampaknya bakal berurusan dengan Bawaslu dan KPK. Pasalnya, mereka diduga telah melakukan kampanye terselubung dengan mempolitisasi bansos Covid-19 demi kepentingan pilkada.

Penelusuran Koran Editor, setidaknya sudah ada lima daerah yang terindikasi adanya politisasi bansos Covid-19. Kelimanya adalah Kabupaten Pesawaran, Way Kanan, Lampung Tengah, Lampung Timur, serta Lampung Selatan. Di lima daerah tersebut, para petahana melabeli bansos Covid-19 yang berasal dari APBD dengan stiker atau nama mereka.

Sementara KPK secara tegas telah mengingatkan agar bansos yang diberikan pemerintah daerah dalam upaya penanganan dampak pandemi Covid-19 tidak dimanfaatkan untuk kepentingan praktis dalam Pilkada Serentak 2020.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah menghimbau kepada para petahana atau Incumbent untuk tidak memanfaatkan momentum pandemi Covid-19 dengan mempolitisasi bansos.

Dirinya menilai bansos Covid-19 itu akan lebih baik ditempeli dengan logo pemeritah daerah (pemda). “Silahkan memberikan bantuan. Tetapi tidak perlu memasang foto. Akan lebih baik pasang dengan logo pemda saja,” ujarnya, kemarin.

Menurutnya, pemasagan logo pemda di bansos Covid-19 lebih tepat. Karena, masih kata dia, bansos Covid-19 itu berasal dari APBD.

Untuk itu, dirinya menhimbau para petahana tidak mempolitisasi bansos Covid-19 itu. “Juga transparansi terhadap pendistribusian yang merata tidak hanya untuk kelompok/golongan tertentu tepat betul-betul bagi yang membutuhkan apapun latar belakang politiknya,” pungkasnya.

Terpisah, Anggota Bawaslu Kota Bandarlampung, Yahnu Wiguno mengatakan, beberapa waktu yang lalu pihaknya telah melayangkan surat yang intinya menghimbau agar pejabat daerah dan ASN tidak menyalahgunakan kewenangan.

“Ini Sesuai dengan Surat dari Bawaslu RI Nomor : 0266/K.BAWASLU/PM.00.00/2020 Tentang Pencegahan Tindakan Pelanggaran, khususnya yang terkait dengan persoalan bantuan sosial yang ditujukan kepada masyarakat yang terdampak Pendemi Covid-19 ini,” ujarnya.

Selanjutnya, kemarin, Bawaslu Kota Bandar Lampung juga meminta keterangan Pemerintah Kota Bandar Lampung terkait dengan mekanisme pendistribusian bantuan Covid-19. “Mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan, siapa saja yang terlibat, sumber dananya dari mana, siapa saja sasaran penerimanya, dan lain sebagainya untuk memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan merupakan kebijakan Pemerintah Daerah yang memang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat sebagai kelompok masyarakat yang memerlukan bantuan akibat adanya Pandemi Covid-19, bukan kebijakan yang dipolitisasi dan diperuntukkan untuk satu kelompok kepentingan saja,” paparnya panjang lebar.

Terkait laporan Gaspol terkait netralitas ASN, Yahnu mengaku, pihaknya saat ini masih melakukan proses penelusuran. Namun demikian, terkait sanksi karena belum ada pasangan calon, Bawaslu Kota Bandar Lampung belum dapat melakukan penindakan.

“Tindakan baru dapat diambil ketika tahapan sudah mulai diaktifkan kembali dan sudah terdapat pasangan calon. Sebab, dalam UU Nomor 10/2016 khususnya Pasal 71 ayat (3) sudah dinyatakan bahwa petahana dilarang membuat program atau kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon,” jelasnya.

Kendati demikian, lanjutnya, Bawaslu Kota Bandar Lampung, sebagai institusi pengawasan elektoral juga mengharapkan komitmen dan dukungan dari institusi pengawasan lainnya.

“Kita tahu, bahwa di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung, DPRD Kota Bandar Lampung sebagai mitra strategis Pemerintah Kota Bandar Lampung juga memiliki fungsi pengawasan atas kerja-kerja Pemerintah Daerah, selain ada Inspektorat, sebagai pengawas internalnya. DPRD Kota Bandar Lampung, melalui hak interpelasinya dapat meminta keterangan kepada Pemerintah Kota apa-apa saja yang dilakukan dalam rangka penanganan Covid-19 ini. Mengapa demikian? Karena Bawaslu, sebagai institusi pengawasan elektoral dibatasi aturan mengenai Pilkada, baru dapat melakukan tindakan apabila sudah adanya pasangan calon,” tukasnya.

Disisi lain, Pemasangan stiker bergambar Bupati Lampung Timur, Zaiful Bukhori di karung beras pada pembagian bantuan sosial penanganan covid 19 oleh Pemda Lampung Timur dituding tindakan Politisasi oleh Anggota DPRD Lampung Timur.

Hal ini dikemukakan oleh Fakhrudin dari fraksi Golkar dan Gunardi dari PKB saat Rapat Dengar Pendapat Tim Pengawas bantuan Covid 19 DPRD Lampung Timur dengan Tim gugus depan penanganan covid_19 Pemda Lampung Timur beberapa waktu yang lalu.

Hal ini sudah di klarifikasi oleh Kepala Dinas Sosial Kabpaten Lampung Timur Darmuzi, bahwa tujuan pemsangan tersebut guna membedakan asal bantuan saja, karena banyak bantuan dari berbagai pihak, dan evaluasi dari Timwas akan menjadi rekomendasi pembagian sembako yang akan datang ucapnya.

Menanggapi hal tersebut Winarto, anggota Bawaslu Lampung Tomur Divisi Penanganan Pelanggaran mengungkapkan bahwa Bawaslu lampung sedang mengadakan investigasi dan kajian serta berencana memanggil pihak pihak terkait ” Kami sedang investigasi, karena memang jadi sorotan masyarakat ” ujarnya

” Saat ini belum masuk tahapan Pilkada, dan belum ada tahapan pencalon, jadi Zaiful memang masih menjadi Bupati Lampung Timur, akan tetapi kami akan tetap menginvestigasi pemasangan stiker dan melakukan kajian serta berencana memanggil pihak pihak pihak terkait” tukasnya. (pung/cah)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *