77 views

Pilkada 2020 Resmi Ditunda

Bandarlampung – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada). Perppu ini mengatur penundaan Pilkada 2020 menjadi Desember dari jadwal semula September 2020 akibat pandemi Covid-19. Perppu Nomor 2 Tahun 2020 ini mulai berlaku sejak diundangkan pada Senin (4/5).

Sejumlah Pasal dalam Undang-Undang Pilkada diubah dan ada juga penambahan pasal. Pasal yang direvisi diantaranya Pasal 120, penambahan pasal yakni Pasal 122A dengan ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 201A dengan ayat (1), (2), dan (3).

Pasai 122A ayat (1) menyebutkan, pemilihan serentak lanjutan dilaksanakan setelah penetapan penundaan tahapan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) diterbitkan. Pasal 122A ayat (2) mengatur penetapan penundaan itu atas persetujuan antara KPU, Pemerintah, dan DPR RI.

Kemudian Pasal 122A ayat (3) mengatakan, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan diatur dalam Peraturan KPU (PKPU). Lalu Pasal 201A menyebutkan, pemilihan suara ditunda karena terjadi bencana nonalam dalam hal ini Covid-19.

Pada Pasal 201A ayat (2), pemungutan suara serentak yang ditunda itu dilaksanakan Desember 2020. Akan tetapi, Pasal 201A ayat (3) menyatakan, jika pemungutan suara setelah penundaan itu tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara akan kembali dijadwalkan karena bencana nonalam belum berakhir seperti diatur Pasal 122A.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Divisi Hukum M Tio Aliansyah mengatakan, Perpu itu mulai berlaku sejak diundangkan pada 4 Mei 2020. “Perpu ini untuk memayungi kesepakatan atau usulan yang telah dibuat antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) dan KPU atas hasil pembahasan beberapa waktu lalu,” kata Tio, kemarin.

Dalam kesepakatan tersebut, diusulkan agar Pilkada yang semula dijadwalkan September ditunda hingga Desember 2020. Mengingat saat ini wilayah Indonesia sedang dalam pandemik corona virus disease 2019 (Covid-19). “Dengan dikeluarkannya Perpu tersebut, penyelenggaraan Pilkada 2020 menjadi berkepastian hukum,” ungkapnya.

Dikatakannya, pasca terbitnya Perpu tersebut KPU akan menyusun tahapan dan jadwal Pilkada yang nantinya akan dimasukkan ke dalam Peraturan KPU (PKPU). “Saat ini kan sudah ada PKPU nomor 2 tahun 2020 tentang program, jadwal dan tahapan Pilkada. Pasti itu nanti akan dilakukan revisi untuk menyesuaikan proses penundaan empat tahapan yang sedang terjadi saat ini,” jelas Tio.

Sebelumnya, pemerintah dan DPR telah menyetujui pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 digelar pada 9 Desember 2020 dari yang semula dijadwalkan 23 September 2020 karena dampak pandemi virus corona.

Gelaran Pilkada Serentak 2020 ini bakal menjadi pemungutan suara tingkat daerah secara bersamaan terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Sebab, Pilkada itu akan melibatkan 270 daerah dalam satu waktu. (cah)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *