36 views

May Day, FSBKU Suarakan Tolak Omnibus Law

Bandarlampung – Memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) ditengah pandemi Covid-19, Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) Konfederasi Serikat Nasional (KSN) tetap menyuarakan orasi politiknya. Berbeda dengan biasanya menyuarakan dijalanan, kali ini mereka menyuarakan orasinya melalui media sosial. Lewat instagram dan facebook dengan akun @jurnalfsbkuksn pada 1 Mei 2020, pukul 14.00 Wib, mereka menyuarakan tegas menolak Omnibus Law.

Mengawali orasinya, Ketua FSBKU-KSN, Joko Purwanto mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional (Mayday) 1 Mei 2020 kepada seluruh Kaum Buruh sedunia dan Indonesia khususnya.

Menurutnya, peringatan hari buruh internasional (mayday) merupakan momentum untuk memperkuat Persatuan Buruh bersama rakyat, menggelorakan perjuangan secara kolektif melibatkan seluruh multisektoral gerakan rakyat dalam melawan Oligarki politik yang telah menggurita dan menghisap kedaulatan rakyat yang membuat permasalahan yang dihadapi kaum buruh semakin luas.

Dikatakannya, permasalahan Buruh bukan hanya sebatas di ranah pabrik dengan persoalan hak normatifnya tetapi juga
buruh kerap dijadikan tumbal dari kebijakan pemerintah dan dijadikan sebagai objek dari penghisapan investasi yang membuat kondisi kaum buruh semakin memprihatinkan.

Belum usai dengan berbagai persoalan ketenagakerjaan, lanjutnya, saat ini buruh kembali dihadapkan dengan permasalahan baru yaitu Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka) yang kini disebut RUU Cipta Kerja.

“Disini kami melihat penguasa dan pengusaha ingin membuat aturan ketenagakerjaan yang sudah fleksibel ini menjadi lebih fleksibel lagi Konsep sistem ketenagakerjaan dalam RUU Cilaka mirip kondisi perburuhan pada masa kolonial Hindia-Belanda, menjamin keberlangsungan Investasi/ Pengusaha dengan melanggengkan politik upah murah serta mengesampingkan perlindungan sosial.

Terlebih, masih kata dia, guna memuluskan RUU Cilaka Presiden Joko Widodo meminta kepada Kejaksaan RI dan memerintahkan aparat keamanan Kepolisian Republik
Indonesia serta Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mendukung dan mengantisipasi ancaman aturan ini.

“Penggunaan alat negara seperti ini lagi-lagi menyerupai kerja kepolisian kolonial Hindia-Belanda yang ditugaskan memata-matai, menangkap dan menyiksa rakyat saat itu
Subtansi Omnibus Law RUU Cilaka sangat berkarakter Kapitalisme-Neoliberalisme karena hanya bervisi mengejar pertumbuhan ekonomi yang hanya menguntungkan pemilik modal namun mengorbankan kesejahteraan rakyat serta tidak berwawasan pembangunan berkelanjutan,” ungkapnya.

Mirisnya, lanjut dia, ditengah kondisi Pandemi Corona Virus (Covid-19) saat ini, agenda pembahasan Omnibus
Law RUU Cilaka tetap dikebut pembahasannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Seolah legislatif yang katanya merupakan refresentatif rakyat ini mengesampingkan penanganan Pandemi
Covid-19 dan berjalan bersebrangan dengan kehendak rakyat.

“Padahal pandemi covid-19 telah menjangkit ribuan saudara kita di tanah air dan menewaskan ratusan jiwa dan tidak menutup kemungkinan bertambah. Pandemi wabah ini pula memberikan dampak
sosial dan ekonomi terhadap jutaan rakyat Indonesia, khususnya Buruh Yang di PHK, Buruh yang dirumahkan, Pekerja Harian, supir angkutan umum, ojek, kurir, pedagang asongan serta pekerja
informal lainnya yang terancam kelaparan akibat wabah ini,” paparnya.

Berdasarkan data dari kemenaker per 20
April 2020, terdapat lebih dari 2 juta pekerja di PHK dan dirumahkan akibat corona. BPMI mencatat lebih dari 30 ribu pekerja migran dipulangkan ke Indonesia. Jutaan UMKM mengalami penurunan penghasilan hingga 90%.

“Kondisi ini tentunya membutuhkan agresifitas Pemerintah dalam penanganannya, memprioritaskan sisi kemanusian, kesehatan dan
perlindungan sosial untuk rakyat khususnya saat ini, bukan malah fokus membahas Omnibus Law RUU
Cilaka yang mengutungkan Oligarki,” terangnya.

Atas persoalan itu, melalui momentum Mayday 2020
ini FSBKU-KSN menyampaikan empat tuntutan kepada Pemerintah. Pertama, menolak pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah RI di semua kluster yang ada dalam RUU tersebut.

“Penundaan pembahasan
klaster Ketenagakerjaan adalah usaha Pemerintah dan DPR untuk memecah belah gerakan rakyat dalam penolakan RUU Cipta Kerja,” kata dia.

Kedua, menuntut Pemerintah RI dan DPR RI menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. “RUU ini bukanlah produk hukum yang berpihak kepada rakyat sehingga sudah seharusnya pemerintah dan DPR yang mendapatkan mandat dari rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan di Indonesia untuk Kembali mendengarkan suara rakyat,” sebutnya.

Ketiga, menuntut Pemerintah RI dan DPR RI untuk memfokuskan diri menangani pandemic Covid-19. “Hal ini penting dilakukan agar tidak ada lagi buruh yang kehilangan mata pencariannya, tidak ada lagi tenaga Kesehatan yang harus kehilangan nyawa, dan
masyarakat mendapatkan bantuan yang tepat guna dalam menghadapi pandemic ini,” terangnya.

Terakhir, pentingnya membangun solidaritas antar buruh, mahasiswa, petani, masyarakat adat, nelayan, dan masyarakat lainnya untuk Bersatu padu menuntut pembatalan Omnibus Law
RUU Cipta Kerja dan saling jaga di tengah pandemic Covid-19.

“Hidup Buruh! Hidup Rakyay!,” pungkasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *