36 views

INOVASI TEKNIS PILKADA SERENTAK DI MASA COVID 19

HANDI MULYANINGSIH
DOSEN JURUSAN SOSIOLOGI FISIP UNILA
KPU PROVINSI LAMPUNG 2008-2019

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) bernomor cantik yaitu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, telah terbit. Perppu ini lahir karena pandemi Covid 19 yang mengharuskan social dan physical distancing, dan masa pandemi belum terprediksi. Covid 19 ini mirip tiadanya anggaran Pilgub Lampung yang tahapannya 2013, namun yang tak berkepastian turunnya sehingga pilgub ditunda hingga 3 kali sampai bersamaan dengan Pileg tanggal 9 April tahun 2014. Karena Lampung sudah ada pengalaman penundaan pilgub, jadi penundaan-penundaan yang akan terjadi tidak perlu menjadi kerisauan. Pilkada pilkada 8 kabupaten yang semula dijadwalkan tanggal 23 September 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020, namun berkemungkinan ditunda lagi bila Covid 19 masih mengendemi.

Meskipun demikian ada bebarapa hal yang perlu difikirkan dalam penundaan pilkada serentak:

1. Apapun kondisinya, penyelenggara dan pemerintah daerah harus menjaga keserentakan di setiap tahapan. Ini merupakan bentuk kepatuhan hukum yang telah diatur di dalam UU Nomor 10 tahun 2016 dan Perlu no 2 tahun 2020.

2. Penundaan bermakna bahwa tahapan yang telah dilaksanakan berdasarkan PKPU Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020, dimulai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 1 Oktober 2019 hingga hari H tanggal 23 September 2020 (13 bulan), tetap berlaku. Penundaan juga bermakna tidak mengubah jumlah bulan dan urutan tahapan, meskipun tanggal, bulan dan tahun pelaksanaannya berubah.

Penundaan pertama telah dilakukan KPU RI dengan menerbitkan Keputusan KPU RI Nomor179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota. Dengan dasar Keputusan tersebut, KPU menunda 4 hal yaitu pelantikan PPS, verifikasi dukungan bakal calon perseorangan, rekrutmen PPDP atau Petugas Pemutahiran Data Pemilu, serta pencocokan dan penelitian (coklit).

Keluarnya Perppu no 02 tahun 2020 memberikan dasar hukum bahwa KPU diberikan kewenangan melanjutkan 4 tahapan yang tertunda, serta tahapan lainnya, dan mengambil keputusan bila harus ditunda kembali. Dengan kata lain, tahapan yang sudah dilakukan KPU tetap tidak perlu sah tidak ada pengulangan. Keluarnya Perppu 02 juga memberikan dasar hukum bahwa apabila tahapan tidak dapat dilangsungkan pada 9 Desember 2020, tahapan dtunda kembali sampai faktor penyebab penundaan (Covid 19) tidak menghalangi tahapan.

3. Penting dipahami bahwa konsekuensi dari penundaan adalah terhentinya tahapan. Karena tahapan benkenti maka tidak boleh ada kegiatan apalagi yang menggunakan anggaran hibah daerah untuk pilkada. Dalam kondisi ini, penyelenggara pemilu hanya bisa melakukan berbagai persiapan administratif yang sifatnya internal, tidak terkait dengan relasi antara penyelenggara dengan peserta pemilu.

4. Komitmen Penganggaran Pilkada
Belajar dari Pilgub tahun 2014 yang ditunda 3 kali, dimana, tahapan pilgub Lampung yang dijaddimulai tahun 2013 namun karena tidak disediakan anggaran maka ditunda 3 kalwalkan tanggal 2 Oktober 2013 ditunda hingga akhirnya dilaksanakan 9 April 2014. Penundaan itu karena tahapan tahun 2013 tidak disediakan anggaran. Tanpa anggran, tahapan pilgub Lampung selangkah-selangkah karena sebagian tahapan pilgub bareng dengan pileg dan sifat hierarkhi KPU. Namun pada titik –titik tertentu pilgub tidak dapat dijalankan yaitu tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani, persiapan logistik, pemungutan dan penghitungan suara.

Dalam nada yang sedikit berbeda, pilkada serentak 2020 telah tersedia anggaran tetapi tidak dapat digunakan karena sosial dan physical distancing akibat pandemi covid 19. Pilkada serentak 23 September 2020 ditunda menjadi 9 Desember 2020. Namun ada kemungkinan ditunda kembali. Nahh dalam hal ditunda kembali inilah diperlukan komitmen bersama penyelenggara pemilu dengan pemerintah daerah untuk penganggaran hibah pilkada yang tidak mempersulit pelaksanaan tahapan.

5. Penundaan tahapan memang tidak menyenangkan. Namun pengalaman pilkada di Lampung yang cukup khas problematikanya, telah membuat elite politik dan masyarakat di Lampung belajar menuju kedewasaan politik. Hal itu tampak pada interaksi politik horisontal dan vertikal yang meskipun ada konflik tetapi terselesaikan melalui jalur hukum.

6. Justru yang paling dikhawatirkan pelaksanaan pilkada di masa pandemi maupun pasca pandemi adalah partisipasi pelilih (voting turn out) yang biasanya masih di angka 71% bisa menjadi lebih rendah lagi. Penyelenggara pemilu dimasa pandemi Covid atau pasca pandemi, harus berfikir ekstra keras untuk menciptakan metode sosialisasi pilkada untuk semua kalangan pemilih hingga ke yang disabilitasnya bervariasi. Metode sosialisasi yang konvensional sudah terbukti berat untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Walaupun di dalam rendahnya angka partisipasi pemilih itu ada unsur pemilih yang sdh tidak memenuhi syarat tetapi ada di DPT. Mereka adalah pemilih yang meninggal dunia antara tanggal ditetapkannya DPT hingga hari H Pemungutan suara, yang hanya bisa diberi tanda oleh KPPS namun tetap menjadi penghitungan prosentase partisipasi pemilih.

Metode sosialisasi pada masa pandemi dan pasca pandemi, harus mempertimbngkan perubahan psikologi dan sosial masyarakat yang terkena dampak langsung maupun yang tidak langsung atas Covid 19. Metode sosialisasi yang penuh keramaian perlu dipertimbangkan kembali untuk lebih menunjukkan empati pada kondisi sosial, psikologi masyarakat yang ekonominya jatuh dan kesehatannya menurun.

7. Tampaknya dampak perubahan sosial Covid 19 harus menjadi faktor utama untuk dilakukannya inovasi tahapan pencocokan dan penelitian, verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan, serta pemungutan dan penghitungan suara tidak lagi manual tetapi sarat teknologi yang lebih ramah pada sosial dan physical distancing. Masyarakat di Indonesia sudah minded internet sebagaimana data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia jumlah pengguna internet tahun 2019 mencapai 64,8% atau sekitar 171,17 juta. Dan menurut Penyedia jasa internet dan Biznet ada peningkatan lalu lintas data dan penguna baru internet hingga 40% karena work from home. Ini menandakan bahwa penggunaan teknologi dalam pilkada serentak diterima masyarakat.

Memilih adalah hak asasi (human right), maka KPU tidak dapat menghalangi pemilih menggunakan hak dan tidak menggunakan hak. Namun sebisa mungkin KPU berbuat yang sangat inovatif agar semua pemilih memperoleh kenyamanan dan keamanan dalam menggunakan hak pilihnyasebagai hikmah pandemi Covid 19. Saatnya menorehkan sejarah pilkada di masa Covid 19.  (*)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *