25 views

Indikasi Politisasi Bansos Covid-19, Akademisi: Ini Soal Etika Politik

Bandarlampung – Para petahana diminta untuk dapat menempatkan diri dalam setiap kebijakan dan program kegiatan dengan selalu berlandaskan etika politik ditengah pandemi Covid-19. Jangan sampai momentum pandemi dimanfaatkan untuk kepentingan pilkada dengan mempolitisasi bantuan sosial (bansos) Covid-19.

Pengamat politik dari Unila, Dr. Dedy Hermawan,S.Sos., M.Si. mengatakan, politisasi mengandung makna yang baik apabila diorientasikan pada kesejahteraan masyarakat. “Kita berharap semua pihak tulus memberikan bantuan kepada masyarakat dalam konteks bencana covid 19 ini,” ujarnya, Senin (4/5).

Menurutnya, memang sulit menghindari politisasi setiap aktivitas pemerintah, baik pusat dan daerah. Karena, masih kata dia, politik melekat dalam setiap sikap dan tindakan pemerintah.

“Tinggal sekarang bagaimana semua pihak bisa menempatkan diri dalam setiap kebijakan dan program kegiatan dengan selalu berlandaskan etika politik dan publik, seperti nilai keadilan, kejujuran, integritas, dan sebagainya,” terangnya.

Dosen FISIP Unila ini juga berharap kepada Bawaslu agar kembali mensosialisasikan etika dan norma dalam tahun politik ini, khususnya kepada daerah-daerah yang akan melaksanakan pilkada. “Sehingga bisa menjadi referensi untuk tidak terjadi pelanggaran etika dan norma dalam sebuah pesta pilkada,” tukasnya.

Terpisah, pengamat politik dan hukum dari Unila lainnya, M. Iwan Satriawan, S.H., M.H.. mengatakan secara undang-undang kalau bansos ditulis atau ditempeli foto bupati atau kepala daerah Bawaslu tidak bisa melarang.

“Karena belum juga masa kampanye dimulai, sehingga sah-sah saja baik parpol maupun perorangan menempelkan photo dalam bansos yang diberikan kepada masyarakat. Ini hanya masalah etika saja,” terangnya.

Namun, lanjut dia, sejatinya masyarakat sekarang tidak memikirkan siapa saja atau foto siapa saja yang ditempel di bansos. Menurutnya, masyarakat sekarang tidak ambil pusing yang penting dapat bantuan sosial terdampak covid-19.

“Jadi bagi saya silahkan saja para calon kepala daerah memanfaatkan bansos baik yang dibiayai oleh pemerintah maupun dibiayai sendiri sebagai ajang kampanye. Asal bansos tersebut harus sesuai atau tepat sasaran,” jelas Dosen Fakultas Hukum Unila ini.

Lebih lanjut, sedangkan Bawaslu hanya bisa menghimbau. “Karena juga pelaksanaan pilkada belum dimulai sehingga belum diberlakukan hukum pilkada terkait money politic,” tandasnya.

Sementara itu, pengamat politik dari Unila lainnya lagi, Darmawan Purba, S.IP, M.IP menilai kepala daerah yang akan maju pilkada lagi tidak pantas untuk menyalurkan hak warga terdampak bencana Covid-19. “Karena ini patut diduga sebagai bentuk sosialisasi pra pilakda atau bagian dari kampanye politik,” ucapnya.

Menurutnya, bantuan berupa beras atau sembako memang hak rakyat dan biayanya menyediakannya juga menggunakan uang rakyat. “Kalaupun mau dikasih sablon cukup bertuliskan bantuan negara atau pemerintah daerah, tak perlu memuliskan jabatan,” tukasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *