115 views

Hasil Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPRD Tuba, Dinsos Bekerja Tidak Berdasarkan Data Dan Fakta

 

TULANGBAWANG – Komisi IV DPRD Kabupaten Tulangbawang melakukan jumpa pers terkait dengan hasil kegiatan rapat dengar pendapat bersama beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pelaksanaan bantuan sosial (Bansos), Jumat (15/05/2020).

 

Jumpa pers berkaitan rapat dengar pendapat Komisi IV itu dihadiri oleh Ketua Morisman, Sekertaris Mika Santosa, Holil anggota, dan Agus Maramis Anggota.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tulangbawang, menyampaikan dalam agenda rapat dengar pendapat dengan beberapa OPD khususnya Dinas Sosial dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tidak mendapatkan hasil yang diinginkan.

Sekertaris Komisi IV Mika Santosa mengatakan, DPRD Tulangbawang melalui komisi IV menyayangkan OPD Dinas sosial yang tidak memberikan data yang valid terkait Bansos.

“Tiga kali kita jadwalkan rapat dengar pendapat dengan Dinas Sosial, namun Dinas Sosial tidak memberikan data valid yang kita minta berdasarkan by name dan by address terkait Bansos baik yang dari APBN ataupun APBD,” terang Mika.

Agus Maramis mengatakan, penyaluran Bansos kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui PKH, BPNT, BST, Kartu Prakerja, paket sembako, dan BLT banyak menimbulkan persoalan dan huru-hara di bawah.

“Untuk itu, kita perlu mengetahui data valid atau data real berdasarkan by name dan by address. Karena banyak laporan dari masyarakat penyaluran Bansos itu tidak tepat sasaran,” paparnya.

Meski begitu, pihaknya juga mengapresiasi Pemkab Tulangbawang dari tingkat Kabupaten sampai pemerintah tingkat kampung yang tercurah tenaga dan pikirannya dalam pencegahaan penyebaranya Covid-19.

Selain itu, pihaknya juga berharap kepada Pemkab Tulangbawang melalui Dinas Pendidikan dalam pandemi Covid-19 dapat memperhatikan kepada tenaga pendidik honorer.

“Banyak guru honor ini yang hanya mendapatkan tunjangan Rp.750 ribu pertahun. Itu kalau dibagi 12 bulan hanya Rp.62 ribu perbulan. Untuk itu, saya berharap Pemkab dapat lebih memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik yang mencerdaskan anak bangsa,” harapnya.

Holil menyampaikan, kritik yang dilakukan oleh Komisi IV DPRD Tulangbawang itu semata-mata karena rasa cinta kepada daerah berjuluk sai bumi nengah nyappur.

“Kritik ini bukan didasari suka atau tidak suka kepada eksekutif. Lembaga DPRD mempunyai fungsi sebagai pengawasan, untuk melakukan pengawasan kita memerlukan data yang valid,” jelasnya.

Holil menilai, Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak bekerja profesional dan tidak bekerja berdasarkan data dan fakta melainkan bekerja berdasarkan perintah yang tidak berdasar.

“Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi hanya bekerja berdasarkan perintah yang tidak berdasarkan data dan fakta. Hal ini harus kita benahi agar kedepan penyaluran Bansos sesuai dengan peruntukannya kepada masyarakat yang benar membutuhkan,” tandasnya. (tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *