17 views

Hanya Bisa Menghimbau

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah angkat bicara terkait dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) Covid-19 dibeberapa derah yang terhenti. Menurutnya, pada saat ini Bawaslu sifatnya hanya bisa menghimbau belum bisa menindak.

 

“Kita saat ini hanya bisa menghimbau, kita belum bisa menindak. Karena ini tahapan pilkadanya berhenti dan belum ada yang ditetapkan sebagai calon,” ujarnya, kemarin.

 

Dirinya pun juga mengaku sampai saat ini belum bisa menghitung enam bulan mundur kebelakang dari tahapan penetapan calopn. Karena tahapan pilkadanya berhenti.

 

“Karena ketentuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang bagi petahana adalah 6 bulan sebelum penetapan calon. Sedangkan, saat ini kita belum bisa menghitung kapan tahapan penetapan calon. Jadi, sementara yang kita lakukan adalah menghimbau agar tidak melakukan politisasi bansos,” jelasnya.

 

Kendati demikian, pihaknya masih bisa menindaklanjuti terkait ketidaknetralitasan Aparatur Sipil Negara (ASN). Seperti adanya pejabat yang mendeklarasikan dukungan terhadap salah satu bakal calon kepala daerah.

 

“Kalau ini kan ada surat edaran dari Mendagri, KASN, MenpanRB. Dan ini pun kita tidak bisa menangani, tapi kita hanya meneruskan ke KASN. Dan sampai saat ini belum ada lagi kasus baru terkait ketidaknetralitasan ASN,” paparnya.

 

Untuk itu, dirinya kembali menegaskan, terkait politisasi bansos Bawasl;u sifatnya hanya bisa menghimbau tidak bisa menindak. “Kita kan ada fungsi pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Dan himbauan tidak politisasi bansos ini termasuk melaksanakan fungsi pencegahan. Dan sampai saat ini belum ada temuan baru lagi setelah adanya surat edaran dari Gubernur terkait laranganpolitisasi bansos,” tukasnya.

 

Diketahui, Investigasi dugaan politisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Bandarlampung menemui jalan buntu. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandarlampung tidak dapat menindaklanjuti perkara yang melibatkan dua lurah di kota setempat itu.

 

“Kami tidak bisa menindaklanjuti masalah ini, sebab tidak bisa dibuktikan keterlibatan kepala daerah dalam masalah ini. Kecuali memang kami mendapatkan bukti adanya politisasi ASN oleh kepala daerah,” kata Ketua Bawaslu Bandarlampung Candrawansyah

 

Candra juga mengatakan, investigasi tersebut terkendala dikarenakan hingga kini tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 masih terhenti.  “Sampai saat ini sentra Gakkumdu (penegakan hukum terpadu) juga masih dibekukan dan belum diaktifkan kembali pasca penundaan tahapan Pilkada,” jelasnya.

 

Selain itu, sambung dia, hingga kini belum ada calon kepala daerah yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota setempat.

“Walau pun sebenarnya kita sudah tahu gambarannya, siapa saja bakal calon yang akan maju,” tandasnya. (cah).

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *