148 views

Gubernur Minta Bansos Covid-19 Tak Ditempeli Foto Kepala Daerah

Bandarlampung – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bergerak cepat menyikapi adanya oknum-oknum yang memolitisasi bantuan sosial kemasyarakatan di masa pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) di Bumi Ruwai Jurai.

Melalui Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor: 045.2/1431/01/2020, Ketua Partai Golkar Lampung itu meminta kepada bupati/wali kota se-Lampung untuk tidak memanfaatkan bantuan sosial Covid-19 untuk kepentimgam politik, dengan menempelinya dengan foto kepala daerah. Terlebih, 8 kabupaten/kota di Lampung akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan beberapa petahana ikut dalam kompetisi tersebut.

Ada beberapa poin dalam surat edaran tersebut. Pertama, agar tidak memanfaatkan/menggunakan bantuan sosial ke masyarakat terkait dampak corona virus disease 2019 (covid-19) baik bersumber dari APBN maupun APBD untuk kepentingan politik.

Kedua, penyaluran bantuan sebagaimana angka 1 agar tidak mencantumkan nama maupun foto kepala daerah dan wakil kepala daerah tetapi cukup mencantumkan logo dan nama pemerintah kabupaten/kota.

Ketiga, khusus untuk kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada 2020 agar bantuan sosial kepada masyarakat sebagaimana angka 1 di atas tidak menguntungkan atau merugikan pihak-pihak yang akan mencalonkan diri pada pilkada dimaksud.

Keempat, agar menghindari pendistribusian bantuan sosial sebagaimana angka 1 di atas yang memberikan Keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan atau kelompok politik tertentu. Kelima, melaporkan penyaluran/pendistribusian bantuan sosial kepada masyarakat sebagai dampak corona virus disease 2019 (covid-19) kepada gubernur selaku ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lampung.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lampung, Fatikhatul Khoiriyah mengapresiasi adanya surat edaran tersebut. Dia mengingatkan kepada bakal calon kepala daerah tidak melakukan politisasi terhadap bantuan sosial untuk masyarakat.

“SE gubernur dikeluarkan atas masukan yang disampaikan Bawaslu Lampung kepada Gubernur dalam rangka menyikapi maraknya bantuan covid-19 yang terdapat gambar kepala daerah yang berpotensi mencalonkan diri pada pemilihan yang akan datang,” kata Fatikhatul, kemarin.

Terpisah, Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P Panggar mengatakan, mengingatkan seluruh petahana agar memperhatikan surat warning yang dikirimkan Bawaslu masing-masing kabupaten/kota untuk tidak mempolitisir bantuan.

“Kita sudah ingatkan, semua kepala daerah khususnya petahana. Saya kira surat yang dikirimkan oleh Bawaslu kabupaten/kota juga bisa menjadi perhatian,” ucapnya.

Dia menyarankan, jika memang ada program bantuan penyaluran bantuan sosial baik itu dari program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau dari tim gugus tugas Covid-19 di masing-masing daerah, agar tidak menyertakan symbol pribadi.

“Artinya, secara kelembagaan. Jangan juga disisipi dengan foto pribadi. Terlebih petahana. Lebih baik mengatasnamakan pemerintah daerah. Jika dilakukan seperti itu, tentunya kita apresiasi,” ucapnya.

Penyalahgunaan kewenangan juga, kata Ido-sapaanya, tertuang dalam poin empat Pasal 76, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni dilarang menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan Daerah yang dipimpin.

“Langkah kami saat ini adalah sedang melakukan investigasi. Khususnya petahana. Jika memang ada juga pelanggaran itu, tidak hanya anulir dari pencalonan. Bahakan bisa pasal pidana,” tandasnya.

Sejumlah petahana di Lampung tampaknya bakal berurusan dengan Bawaslu dan KPK. Pasalnya, mereka diduga telah melakukan kampanye terselubung dengan mempolitisasi bansos Covid-19 demi kepentingan pilkada.

Penelusuran Koran Editor, setidaknya sudah ada lima daerah yang terindikasi adanya politisasi bansos Covid-19. Kelimanya adalah Kabupaten Pesawaran, Way Kanan, Lampung Tengah, Lampung Timur, serta Lampung Selatan. Di lima daerah tersebut, para petahana melabeli bansos Covid-19 yang berasal dari APBD dengan stiker atau nama mereka.

Sementara KPK secara tegas telah mengingatkan agar bansos yang diberikan pemerintah daerah dalam upaya penanganan dampak pandemi Covid-19 tidak dimanfaatkan untuk kepentingan praktis dalam Pilkada Serentak 2020.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah menghimbau kepada para petahana atau Incumbent untuk tidak memanfaatkan momentum pandemi Covid-19 dengan mempolitisasi bansos.

Dirinya menilai bansos Covid-19 itu akan lebih baik ditempeli dengan logo pemeritah daerah (pemda). “Silahkan memberikan bantuan. Tetapi tidak perlu memasang foto. Akan lebih baik pasang dengan logo pemda saja,” ujarnya, kemarin.

Menurutnya, pemasagan logo pemda di bansos Covid-19 lebih tepat. Karena, masih kata dia, bansos Covid-19 itu berasal dari APBD.

Untuk itu, dirinya menhimbau para petahana tidak mempolitisasi bansos Covid-19 itu. “Juga transparansi terhadap pendistribusian yang merata tidak hanya untuk kelompok/golongan tertentu tepat betul-betul bagi yang membutuhkan apapun latar belakang politiknya,” pungkasnya. (cah)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *