45 views

FTBM Minta APH Ungkap Sengkarut Pengelolaan Keuangan Sekertariat DPRD Tuba

TULANGBAWANG – Pengelolaan keuangan pada sekertariat DPRD Kabupaten Tulangbawang dipertanyakan dari berbagai kalangan masyarakat Tulangnawang.

Hal ini setelah banyaknya laporan terkait adanya dana pinjaman untuk talangan operasional sekertariat DPRD setempat.

Selain itu, adanya laporan di Mapolda Lampung, mengenai dugaan kasus penipuan yang melibatkan salah satu Unsur Pimpinan DPRD Tulangbawang.

Organisasi Masyarakat (Ormas) Forum Masyarakat Tulangbawang Menyatu (FTBM) meminta kepada Aparat penegak hukum untuk dapat segera mengusut tuntas permasalahan tersebut.

Ketua FTBM Ridwansyah menjelaskan bahwa, terkait laporan Lp/B.590/IV/2020/Lpg/SPKT yang melibatkan MSH, dan merupakan salah satu unsur pimpinan DPRD Tulangbawang, diduga terjadi akibat kebobrokan atas pengelolaan keuangan pada Sekretariat DPRD Tulangbawang.

“Ada pinjaman untuk dana talangan operasional sekretariat, ini baru kita jumpai di DPRD Tulangbawang. Apalagi hutang dana talangan itu tidak terbayarkan meski anggaran dana APBD yang dijanjikan untuk membayar hutang tersebut telah dicairkan dan berakhir dengan pelaporan di kepolisian,” ulasnya, Senin (04/05/2020).

Ia menilai, adanya pelaporan yang melibatkan salah satu pimpinan DPRD itu diduga juga melibatkan Sekwan dan PPTK DPRD Tulangbawang yang wajib diungkap oleh aparat penegak hukum.

“Modus meminjam dana talangan kepada pihak swasta itu diduga dilakukan untuk melaksanakan kegiatan yang anggarannya belum dapat dicairkan oleh pihak Keuangan DPKAD Tulangbawang,” bebernya.

Modus meminjam dana talangan untuk operasional DPRD itu diduga bukan kali pertama yang dilakukan oleh oknum mafia anggaran di Sekretariat DPRD Tulangbawang.

Karena, lanjutnya, diketahui modus meminjam dana talangan ini, diketahui dilakukan sejak Tahun 2017, 2018, 2019, hingga saat ini tahun 2020.

“Hingga terungkapnya dengan adanya laporan polisi, bahkan diketahui masih banyak hutang di DPRD Tulangbawang yang belum terbayarkan, walaupun pos anggarannya telah dicairkan,” jelasnya.

Menurut hasil investigasi FTBM, bahwa oknum ASN dan salah satu unsur pimpinan DPRD Tulangbawang tidak hanya melakukan pinjaman untuk dana operasional DPRD Tulangbawang, akan tetapi juga diduga meminjam untuk dipakai kepentingan pribadi.

“Ini adalah kejahatan anggaran yang merugikan Negara atau perekonomian Negara serta adanya penyalahgunaan wewenang jabatan yang melekat pada mereka,” jelas Ridwansyah.

Adapun adanya dugaan korupsi berjama’ah di Sekretariat dan DPRD Tulangbawang mulai dari Tahun 2017, 2018 dan 2019, dapat dibuktikan dengan belum dibayarkannya dana Publikasi Media-Media yang ada di Tulangbawang pada Tahun 2019, meski anggaran untuk membayarkan Publikasi tersebut telah dicairkan.

“Selain itu, masalah belum dipulangkannya anggaran perjalanan dinas fiktif, tunjangan Insentif Komunikasi yang merupakan temuan BPK RI Tahun 2017 yang merekomendasikan untuk dipulangkan ke kas Negara, yang sampai hari ini belum dikembalikan,” papar Ketua FTBM.

Atas nama masyarakat Tulangbawang pihaknya berharap kepada Polda Lampung dalam pengusutan ini tidak hanya berhenti pada saudarai MSH dan Saudara SBR saja.

“Kami minta jajaran DPRD Tulangbawang lainnya yang terlibat agar dapat diusut dan dapat dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Karena ini merupakan suatu tindakan kejahatan luar biasa, sehingga diharapkan dapat segera dituntaskan,” harapnya. (tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *