25 views

BANTUAN PIHAK III DISOAL

///Transparansi dan Penyaluran Bantuan Penanganan Wabah Corona di Lampung///

BANDARLAMPUNG – Sejumlah kalangan menyoal transparansi pengelolaan bantuan penanganan wabah corona dari pihak ketiga. Mereka mendesak Gugus Tugas Pemprov Lampung dan kabupaten/kota terbuka baik dari data penerimaan maupun penyalurannya.

Seperti disampaikan anggota Komisi V DPRD Lampung, Deni Ribowo bahwa banyak bantuan yang masuk ke pos gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, yang diterima pemerintah Provinsi Lampung dari perusahaan swasta. Namun banyak kalangan yang belum tahu skema pendistribusian bantuan tersebut.

“Sejak pandemi COVID-19 masuk ke Lampung. Banyak bantuan dari para dermawan masuk ke Pemprov Lampung yang diterima posko gugus tugas, namun sampai sekarang DPRD sendiri belum tahu skema pendistribusianya seperti apa. Apakah bantuan tersebut sudah dibagikan atau masih disimpan di gudang?, kita belum tahu,” kata Politisi Partai Demokrat ini

Deni pun menyoal tempat tinggal sementara khusus para petugas medis yang merawat pasien COVID-19. Sehingga mereka tidak pulang kerumah, mengingat petugas medis ini sangat rentan tertular virus asal Wuhan Cina.

“Sampai sekarang pun, kita tidak tahu dimana asrama sebagai tempat tinggal sementara yang dijanjikan oleh pemprov untuk petugas kesehatan yang merawat pasien COVID-19. Mengingat sudah ada tenaga medis di Lampung yang terpapar COVID-19,” kata dia.

Terpisah, aktivis Persatuan Mahasiswa Mesuji, Erwin Gumara juga melihat terjadinya kecerobohan para pihak penerima bantuan pihak ketiga untuk penanganban COVID-19.

Menurut alumni Fakultas Hukum Unila itu, mestinya penggalangan bantuan dilakukan setranparan mungkin. “Kan bisa kerjasama dengan media massa untuk penyampaian bantuan yang masuk per hari. Begitu juga dikemanakan bantuan itu bisa disampaikan di sana,” kata Erwin.

Lebih lanjut Erwin menilai penyaluran bantuan COVID-19 cenderung dipolitisasi oleh oknum kepala daerah yang tempatnya akan melaksanakan pilkada. “Ini jelas-jelas sangat melanggar aturan. KPK kan sudah tegas melarang bantuan COVID-19 tidak digunakan untuk kepentingan pilkada,” jelasnya.

Untuk itu, dirinya meminta kepada pemangku kebijakan dalam hal ini para kepala daerah melalui tim gugus tugas untuk lebih transparan dalam penyaluran bantuan COVID-19. “Jangan sampai warga resah dengan alur penyaluran bantuan yang tidak jelas,” tukasnya.

Senada juga disampaikan, Akademisi Unila, Darmawan Purba. Dosen FISIP Unila ini meminta kepada gubernur dan bupati serta walikota se-Lampung untuk mengoptimalkan koordinasi. Menurutnya hal itu sangat penting dilakukan agar bantuan dari pihak ketiga yang disalurkan tepat sasaran diteruskan ke desa/kampung agar datanya akurat.

“Sehingga bantuan tidak salah sasaran, dan yang paling penting juga agar pemerintah tidak saling menyalahkan,” jelasnya.

Seperti yang diketahui, sebagai provinsi yang memiliki pasien positif COVID-19 dengan jumlah 66 orang, banyak bantuan yang mengalir ke pemprov Lampung seperti bantuan alat PCR dari BUMN. Kemudian bantuan sosial dari Bank Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), masyarakat Lampung Perantau Jakarta.

BI sendiri menyerahkan bantuan berupa 41 wastafel portable dengan rincian 16 unit wastafel empat sisi dan 25 unit wastafel satu sisi. Ditambah empat wastafel portable empat sisi dan 15.000 masker kain dari Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Lampung.

Bantuan juga dating dari Bank BNI Cabang Tanjung Karang, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI). Perusahaan swaasta great giant food (GGF). Kemudian bantuan ribuan Botol handsanitizer dari PT. Inez Kosmetik.

Pemprov Lampung juga menerima donasi dari masyarakat melalui Rekening Bank Mandiri Cabang Telukbetung dengan nomor rekening : 1140020016989 atas nama Lampung Peduli COVID-19.

Disisi lain, Bantuan Alat Pelindung Diri (APD) dari berbagai pihak dibiarkan menumpuk di gudang Rumah Dinas Jabatan Bupati Lampung Selatan. Selain baju APD, masker, tanki penyemprotan, Pemkab Lamsel juga menerima bantuan uang tunai dan berbagai bahan pangan di Posko Covid-19 di Rumah dinas jabatan Bupati.

Menurut seorang sumber di Kesatuan Polisi Pamong Praja, bantuan-bantuan tersebut sulit diakses hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk di dalam gudang tersebut.

“Kami (Pol PP) kerja seperti robot. Kami modal masker saja. Tiap hari disuruh screening orang dari daerah merah. Pernah ketemu orang suhu aja ada yang sampe 38/40. Jujur kami juga takut tertular, kami juga punya keluarga. Padahal APD bantuan numpuk di rumah dinas,” beber anggota Satpol PP ini seraya mewanti-wanti agar identitasnya jangan diekspose.

Sementara, Ketua Komisi I DPRD Lampung Selatan Bambang Irawan mengatakan harusnya Pemkab Lamsel segera tanggap atas situasi saat ini dengan segera menyalurkan bantuan dari swasta maupun yang berasal dari alokasi anggaran dana APBD hasil recofusing bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Menurut dia, situasi masyarakat saat ini sedang kritis dengan kondisi pandemi yang mewajibkan sosial dan fisikal distancing atau pembatasan jarak untuk mencegah penyebaran semakin meluas.

“Masa iya hanya sekedar APD, Pemkab Lamsel tidak mampu memberikan bantuan ke anggotanya yang sedang bertugas. Belum lagi bantuan berupa sembako dan uang tunai. Harusnya pemerintah daerah dapat bergerak cepat dan dinamis untuk mendahulukan kepentingan masyarakat yang sifatnya urgen dan mendesak,” ujar anggota F-Gerindra ini. (dbs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *