102 views

Lampung Menuju PSBB?

Bandarlampung – Berbagai upaya melawan pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung terus dilakukan agar tidak meluas. Namun apakah Lampung akan menerapkan langkah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) agar Covid-19 ini cepat terputus mata rantainya.

Kemarin, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang juga Ketua Gugus Tugas Covid-19 menyatakan tengah mengkaji penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Provinsi Lampung. Hal itu disampaikannya menanggapi kebijakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang memutuskan pelarangan mudik lebaran Idul Fitri 1441 H/2020 M,

“Saya belum bisa memberikan statmen, karena apapun yang akan kami lakukan itu berdasarkan kajian mulai dari ketertiban, keamanan, dari sisi keagamaan kan ini ada kaitannya dengan puasa. Dan kita akan bahas sehingga pelarangan (mudik) itu identik dengan PSBB. Karena kalau memang Lampung sudah waktunya harus dilakukan (PSBB-red), kita akan memberikan satu langkah kebijakan agar kedepan ekonomi tetap berjalan pengendalian covid-19 itu harus segera selesai,” terangnya.

Soal kemungkinan penutupan akses pintu masuk Lampung, Arinal mengatakan juga akan mengkaji dahulu. “Sebenarnya kita sudah lakukan tapi kalau memang nanti salah satu temuan yang bisa menimbulkan dampak negatif, kami akan melakukan langkah (selanjutnya-red),” ungkapnya.

Disisi lain, Gubernur Arinal juga mengajak tokoh agama dan tokoh pendidikan merumuskan langkah bijak untuk mencegah perkembangan Covid-19 di Provinsi Lampung. Hal itu disampaikan Gubernur Arinal usai melakukan rapat bersama tokoh agama dan tokoh pendidikan di Kantor Gubernur, Bandarlampung, kemarin.

“Menyikapi perkembangan yang ada saat ini, beberapa hal perlu kita disikapi bersama terutama akan hadirnya saudara-saudara kita dari luar Provinsi menjelang bulan puasa Ramadhan dan lebaran Idul Fitri. Di sisi lain Lampung juga merupakan penghubung Jawa dan Sumatera. Oleh karena itu pada saat ini diperlukan langkah kebijakan guna mencegah Covid-19 di Provinsi Lampung,” ujar Gubernur.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Khairuddin Tahmid menjelaskan bahwa Fatwa MUI telah mengimbau agar pelaksanaan ibadah dilaksanakan di rumah, khususnya di bulan Ramadhan.

“Lampung perlu peningkatan kewaspadaan dan penerapan protokol kesehatan dalam mencegah covid-19. Di sinilah hadir negara untuk mempertegas apa yang dimaksudkan fatwa tersebut dengan harapan masyarakat mematuhi,” jelas Khairuddin.

Sedangkan Rektor Unila Karomani mengajak seluruh masyarakat dan mahasiswa menerapkan protokol kesehatan, dan tetap menjaga kekompakan.

“Tidak perlu melempar kesalahan, karena ini adalah tanggungjawab bersama. Mari kita kompak menangani wabah Covid-19 ini,” jelasnya.

Rektor UIN Raden Intan Lampung Moh. Mukri menjelaskan tidak ada cara lain yang lebih tepat dalam mengatasi Covid-19, kecuali kebersamaan. Kebersamaan untuk melakukan tindakan dan taat pada ajakan Pemerintah untuk tinggal dirumah dan menerapkan protokol kesehatan.

Sementara itu, Rektor Universitas Bandar Lampung, Yusuf Barusman mengajak seluruh rakyat Lampung, khusus kaum muda dan mahasiswa untuk bisa melakukan dan memahami pencegahan Covid-19.

“Kunci untuk penghentian penularan adalah kita semua bertanggungjawab untuk melakukan pencegahan dan menghentikan penularan Covid-19,” jelas Yusuf.

Yusuf mengajak berpikir positif dan optimistis bahwa penanganan Covid-19 bisa dilakukan bersama.

Sementara Presiden Jokowi dalam keterangannya selasa (21/4) di menegaskan setelah melarang ASN, TNI, Polri, BUMN untuk mudik, kali ini semua masyarakat diminta untuk tidak mudik.

Hal ini disampaikan langsung seperti dalam kutipan lengkap Presiden yang dilansir dari aku facebook Presiden Joko Widodo.

Selamat siang. Pemerintah mulai menggulirkan paket bantuan sosial untuk wilayah DKI Jakarta, disusul wilayah Bodetabek. Program Kartu Prakerja sudah mulai berjalan. Bansos tunai juga mulai dikerjakan minggu ini.

Setelah semua berjalan dengan baik, pemerintah mengambil keputusan: menetapkan larangan untuk mudik bagi seluruh masyarakat. Tujuannya untuk mencegah mobilitas penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya yang dapat meningkatkan risiko penyebaran Covid-19.

Keputusan mengenai larangan mudik ini diambil kajian dan pendalaman di lapangan kita peroleh. Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, terdapat 68 persen responden yang menetapkan untuk tidak mudik di tengah pandemi Covid-19. Namun, masih terdapat 24 persen yang bersikeras untuk tetap mudik, dan tujuh persen yang telah mudik ke daerah tujuan. Angka 24 persen yang hendak mudik ini masih besar sekali.

Saya telah meminta jajaran pemerintah terkait untuk melakukan persiapan terkait kebijakan pelarangan mudik ini. (dbs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *